Sekda: Wujudkan Kebijakan Satu Peta

PANGKALPINANG – Yan Megawandi Sekda Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ingin mewujudkan kebijakan satu peta. Hal tersebut diharapkan dapat mempermudah menjalankan pembangunan. Selain meminta bantuan Badan Informasi Geospasial (BIG), instansi di daerah harus dapat menghilangkan ege sektoral dengan melakukan pemetaan secara terpadu.

“Kebijakan satu peta harus dioptimalkan. Jangan karena ego sektoral, masing-masing instansi membuat peta. Keberadaan BIG sangat penting, sehingga ke depan pembangunan tidak hanya mengandalkan data tabulasi, melainkan pembangunan menggunakan data spasial,” kata Sekda saat membuka Workshop Geospasial di Novotel, Selasa (25/7/2017).

Lebih jauh ia menjelaskan, di era maju seperti ini pemetaan wilayah perlu dikembangkan. Kepentingan daerah lebih banyak dari kepentingan BIG, untuk itu hendaknya semua sektor saling bergandeng tangan. Apalagi sekarang ini pemerintah provinsi sedang membuat dokumen RPJMD dan sudah seharusnya bisa diterjemahkan dalam peta wilayah.

Selanjutnya, kata Sekda, RPJMD tersebut harus diturunkan ke dalam rencana detail. Tak hanya itu, sebab hingga sekarang pemerintah provinsi sedang menyelesaikan zonasi tata ruang pesisir, pulau kecil dan wilayah laut. BIG diharapkan dapat memberikan masukan, karena di pesisir Bangka Belitung terdapat potensi pariwisata.

Sementara di laut Bangka Belitung, jelas Sekda, terdapat potensi bahan tambang berupa timah dan perikanan. Sedangkan di perairan Bangka Belitung terdapat alur pelayaran. Jika pemetaan ini tidak dilakukan secara baik, maka berpotensi terjadi konflik. Workshop ini menjadi salah satu langkah membuat perencanaan dan geospasial.

“Di masa saya ujian akhir sekolah dasar, ada pertanyaan mengenai peta buta suatu daerah. Sebaiknya sejak masih siswa sudah melek peta. Semua harus pandai membaca peta, kehadiran BIG harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Sebab BIG telah menawarkan memberi pelayanan dengan maksimal,” tegasnya.

Sebelumnya Hasanudin Kepala BIG mengatakan, pemetaan sangat penting untuk melaksanakan pembangunan. Seluruh data geospasial harus diarsipkan di Badan Arsip Nasional, jangan sampai ketika memerlukan data harus mencari ke Belanda. Sudah seharusnya data selama sepuluh tahun mengenai Bangka Belitung tersimpan secara baik.

Kehilangan data tak hanya terjadi di daerah. Ia menjelaskan, sebab di tingkat pemerintah pusat juga masih sering terjadi kehilangan data. Pengamanan data sangat penting, untuk itu mulai dari pemerintah daerah hingga pusat harus memberi perhatian lebih bagi kearsipan. Marwah kearsipan diangkat, karena keberadaannya sangat penting.

“Peserta workshop dapat berkonsultasi mengenai pemetaan, tata ruang dan tata wilayah. Nanti diharapkan setiap daerah ada unit geospasial. Aceh daerah pertama yang akan mempunyai Dinas Geospasial, selanjutnya provinsi lain bisa mengikuti. Saat ini kita bekerja sama dengan UBB membangun pusat pengembangan data geospasial,” paparnya.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Rizky/Huzari
Fotografer: 
Rizky