Sekjen Kementerian LHK: Diperlukan Sinkronisasi Kebijakan Antara Pusat Dan Daerah

Pangkalpinang - Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Bambang Hendroyono bersama Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Abdul Fatah melakukan diskusi bersama di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Rabu ( 03/01 ).

"Pertemuan ini dilakukan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Pemerintahan Provinsi Babel agar mempercepat implementasi program kebijakan pusat melalui Kementerian LHK dalam upaya melaksanakan percepatan pertumbuhan ekonomi secara makro," ujar Sekjen Kementerian LHK, Bambang Hendroyono kepada awak media sesaat setelah selesai pertemuan

Dikatakan Bambang, komunikasi dengan pemerintah daerah terus dilakukan agar perencanaan pembangunan secara Nasional dapat berjalan dengan baik seperti peningkatan pembangunan ekonomi masyarakat melalui konsep penanaman pohon yang dikenal dengan Hutan Tanaman Industri sehingga dapat mengakomodir pembangunan di Kabupaten/ Kota 

Kemudian, konsep mengedepakan potensi masyarakat sekitar yang mana kehidupan masyarakat tidak lepas dari hutan itu sendiri dengan memberikan jaminan akses legal dan akses usaha untuk dapat mengembangkan ekonomi masyarakat

Lebih lanjut, terkait relokasi kawasan hutan Indonesia dari Sumatarea Selatan Ke Bangka Belitung, Indonesia mengalami masalah kebakaran hutan gambut  terutama di tujuh provinsi, diantaranya daerah Sumatera.

Dengan pendekatan lingkungan diarea kawasan gambut untuk menjaga ekosistem ada beberapa jenis tanaman yang tidak boleh lagi ditanami karena dapat merusak ekosistem alam seperti persoalan air maka diperlukan areal pengganti dan itu dilakukan di semua wilayah atau provinsi yang HTI tidak jalan untuk memulihkan hutan agar dapat ditanam pohon hasil kayu

"Pemulihan lahan kritis dengan penanaman pohon kayu agar dapat dimanfaatkan dengan tetap melakukan kajian secara ketat dalam permasalahan perizinan dengan memperhatikan Amdal agar dapat mengoptimalan hasil hutan produksi dalam peningkatan industri seperti ketersediaan bahan baku industri," ujarnya

Sementara itu dalam kesempatan sama, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Provinsi Babel, Ratno Budi menyampaikan penolakan rencana relokasi Hutan Tanaman Industri dari wilayah Sumsel ke Wilayah Babel 

Menurut Budi, permasalahan tersebut perlu diperbaiki karena Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki luas wilayah yang sangat kecil sekali dengan jumlah 1,4 juta jiwa dan luas wilayah 1,6 juta hektar, masyarakat hanya mendapatkan 0,4 hektar akses lahan.

"Permasalahan tersebut perlu dikurangi supaya tidak terjadi konflik di tengah masyarakat," tegasnya.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Firmansyah