Serahkan LHP, BPK Beri Opini Wajar Dengan Pengecualian

PANGKALPINANG - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan Keuangan  Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016, pada sidang Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada Kamis (20/07/2017).

BPK memberikan Opini Wajar dengan Pengecualian (WDP), Opini pada tahun 2016 ini sama dengan Opini tahun 2015.

Adapun Hal yang dikecualikan dalam Opini BPK terhadap LKPD yakni aset lain-lain yang tidak diketahui keberadaanyan dengan nilai Rp.18,14 miliar, sementara itu ada juga temuan akumulasi penyusutan atas aset tetap gedung dan bangunan, serta aset tetap berjalan, irigaai dan jaringan yang belum dapat dinilai kewajarannya.

Selain itu juga Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus memperbaiki penatausahaan aset yang diserahkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk pelaksaaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang belum tertib, yakni terdapat kekurangan volume pekerjaan fisik pembangunan gedung dan jalan, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah Provinsi Kepualan Bangka Belitung tahun anggaran 2016 yang tidak tertib yaitu disusun dan dilaporkan melebihi tanggal 31 Maret 2017.

Menanggapi hasil temuan tersebut Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman, menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus selalu berusaha untuk  menjadi yang terbaik, hal ini dibuktikan dengan adanya Aplikasi Komputer Simda ( Sistem Informasi Manajrmen Daerah), dan Bangka Belitung menjadi daerah yang pertama yang menggunakan Aplikasi ini, hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi kekeliruan dan benar.

Selain itu Gubernur Juga telah membentuk Tim Investigasi untuk mencari keberadaan aset dengan nilai Rp. 18, 14 miliar tersebut seprofesional mungkin, selanjutnya Gubernur juga berharap dengan adanya BPK ini dapat memberikan manfaat untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sementara anggota V Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun menegaskan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan sesuai pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

"Pejabat wajib memberikan jawaban dan penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomndasi laporan hasil pemeriksaan selambat lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima ". Tegas Isma.

Anggota  V BPK ini berharap pimpinan dan anggota DPRD dapat memanfaatkan serta menggunakan informasi yang disampaikan dalam LHP, dan berharap Kepada Gubernur beserta jajarannya agar LHP ini dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Evani/Suci Lestari
Fotografer: 
Suci Lestari