Serius Tangani Korupsi, Komite Advokasi Antikorupsi Solusinya

PANGKALPINANG -- Korupsi dan gratifikasi menjadi persoalan serius baik di tingkat pusat maupun daerah. Berangkat dari persoalan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui pembentukan Komite Advokasi Daerah Antikorupsi berupaya melakukan pencegahan tindakan korupsi, khususnya di sektor bisnis.

Assisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yulizar Adnan mengharapkan, komite ini nantinya dapat menjadi forum komunikasi dan advokasi untuk menyelesaikan setiap kendala. Selain itu bisa mensosialisasikan upaya tindak pencegahan korupsi.

Tak hanya itu, komite ini juga dapat mendorong lahirnya profesional berintegritas. Ia menambahkan, jika semua pihak bekerja secara profesional tentunya akan lebih mempermudah terwujudnya visi pemerintah. Oleh karenanya pembentukan komite ini perlu didukung semua pihak.

"Kita Sangat mendukung pembentukan komite ini. Selanjutnya komite ini dapat menjalin kerja sama dengan lembaga hukum terkait," sarannya saat membuka kegiatan Pembentukan Komite Advokasi Daerah Antikorupsi Kepulauan Bangka Belitung di Ruang Tanjung Pesona Kantor Gubernur, Selasa (30/10/2018).

Sebelumnya Ketua Umum KADIN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Thomas Jusman mengapresiasi KPK membentuk Komite Advokasi Daerah Antikorupsi ini. Apalagi pembentukan komite dalam upaya pencegahan tindak korupsi ini melibatkan pihak swasta, sehingga kasus korupsi dapat ditekan di era reformasi.

Ironisnya, sekarang korupsi dilakukan secara berjemaah. Thomas Jusman menambahkan, persoalan tersebut harus menjadi konsen komite. Sebab selama ini tindakan pencegahan masih kurang popular jika dibandingkan dengan tindakan penindakan.

"Komite ini merupakan langkah pencegahan, terutama korupsi yang terjadi di sektor swasta. Keberadaan komite ini diharapkan bisa menciptakan kondisi kondusif bagi Bangka Belitung serta mendapat support dari berbagai kalangan," kata Thomas.

Sementara Kasatgas Wilayah I Korsup Pencegahan KPK Juliawan Superani mengatakan, sudah bergerak ke semua daerah. Selama ini upaya dan aksi terus dilakukan dalam pencegahan tindak korupsi, mulai dari penganggaran, perizinan hingga manajemen ASN. Untuk sektor strategis pertambangan juga menjadi perhatian.

"Melibatkan pihak swasta penting, karena korupsi susah diproses jika tidak punya akses. Merambah sektor swasta agar bisa saling melengkapi. Namun pencegahan cenderung ke pemda, seperti dalam penganggaran agar tidak ada anggaran siluman dan titipan," ungkapnya.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Huzari