SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

 

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu isu strategis dan prioritas pembangunan nasional. Pemerintah Pusat dan Daerah juga telah berpartisipasi dalam program perlindungan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan kerentanan, jumlah penduduk miskin dan rentan miskin masih tetap tinggi. Selain itu, orang yang berada di atas garis kemiskinan rentan jatuh miskin jika menghadapi goncangan atau krisis ekonomi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2018 adalah 25,95 juta orang atau sekira 9,82%. Lantas, bagaimana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Untuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung jumlah penduduk miskin adalah 76,26 ribu orang atau 5,25%.

Pemerintah perlu lebih dalam mengenali dan memahami permasalahan sosial yang ada di masyarakat sekaligus mampu memberikan solusi layanan yang dibutuhkan. Kenyataan selama ini penanganan masalah  kemiskinan masih ditangani oleh masing-masing sektor, diketahui bahwa penanggulangan kemiskinan bersifat lintas sektor. Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam rangka meminimalisir keluhan penyaluran program perlindungan sosial saat ini Kementerian Sosial  Republik Indonesia telah meluncurkan Sistem Layanan Rujukan Terpadu selanjutnya disebut SLRT

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, SLRT ditetapkan sebagai salah satu sasaran di Bidang Pemerataan dan Penanggulangan Kemiskinan. Pelaksanaan SLRT ini diharapkan dapat membantu pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan Perpres nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018. Di tahun 2018 ini, prioritas nasional penanggulangan kemiskinan menitikberatkan pada percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan pertumbuhan yang merata bagi 40% penduduk berpendapatan rendah berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT).

SLRT berfungsi untuk menghubungkan masyarakat  miskin dengan program-program perlindungan sosial pusat dan daerah, yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.  SLRT juga  membantu mengidentifikasi  kebutuhan dan keluhan  masyarakat miskin dan rentan, melakukan rujukan dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan  bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik. Dapat pula dikatakan SLRT sebagai single window dalam memberikan pelayanan dan penanganan keluhan masyarakat miskin. Melalui SLRT diharapkan penanganan  kemiskinan bisa terintegrtif, komprehensif, lebih efektif, tepat sasaran dan lebih maksimal terhadap masyarakat.

Upaya ini dilakukan melalui pelaksanaan program jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran, pemenuhan kebutuhan dasar serta perluasan akses usaha mikro, kecil dan koperasi. Beberapa program perlindungan sosial yang dilaksanakan untuk mendukung upaya pelaksanaan program jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran antara lain melalui Program Bantuan Sosial Pangan yang terdiri dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Beras, Program Keluarga Harapan (PKHP), Program Indonesia Pintar (PIP) yang disalurkan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Indonesia Sehat (PIS) yang disalurkan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) serta Program Listrik bagi Masyarakat Miskin.

Sedangkan untuk mendukung upaya pemenuhan kebutuhan dasar akan menitikberatkan pada koordinasi lintas sektor terkait pelayanan dasar sehingga masyarakat miskin dan rentan mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai standar. Kegiatan peningkatan tata kelola pelayanan dasar merupakan salah satu kegiatan prioritas dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang menyasar pada terbangunnya sistem pemutakhiran pendataan kemiskinan dan pelayanan sosial yang responsif melalui SLRT.

Selama kurun waktu dari tahun 2016 hingga tahun 2017 sudah ada 22 Provinsi dengan 77 kabupaten atau kotanya yang telah melaksanakan SLRT dan pada tahun 2018 bertambah 10 Provinsi dengan target 130 kabupaten atau kota hingga total sudah ada 32 Provinsi. Tinggal 2 Provinsi yang belum menerima atau melaksanakan, yaitu DKI Jakarta dan Provinsi Kalimantan Utara. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pendampingan langsung SLRT dari pusat sudah dilaksanakan sejak tahun 2016 tepatnya di Kabupaten Belitung Timur dan pada tahun 2017 berkembang ke Kabupaten Bangka dan Kota Pangkal Pinang sedangkan untuk tahun 2018 tidak ada daerah yang diusulkan menjadi calon lokasi SLRT. Guna mendukung perluasan dan keberlanjutan pelaksanaan SLRT Kementerian Sosial Republik Indonesia pada tahun 2018 melakukan strategi penguatan peran provinsi sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah. Hal ini dilakukan mengingat keterbatasan anggaran dan dukungan teknis dari pusat, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial nomor 15 tahun 2018.

Pemerintah daerah memiliki mandat untuk menyediakan layanan dasar dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah juga memiliki sumberdaya yang cukup untuk menyelenggarakan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan baik yang berasal dari transfer Pusat maupun Pendapatan Asli Daerah. Namun, kewenangan dan besarnya sumberdaya tersebut apakah sudah seimbang dengan kapasitas yang memadai dalam pengelolaan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Pengembangan SLRT membutuhkan sejumlah persyaratan 1) Komitmen pimpinan daerah yang didukung semua elemen baik birokrat, dunia usaha dan lembaga sosial kemasyarakatan untuk membangun pelayanan terpadu; 2) Regulasi penyelenggaraan pelayanan terpadu yang mengatur keterlibatan pemerintah, dunia usaha, dan lembaga sosial kemasyarakatan; 3) Ketersediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan terpadu termasuk keberadaan UPT (Unit Pelayanan Terpadu); 4) Kesiapan dukungan anggaran daerah untuk pelaksanaan program; 5) Adanya mekanisme monitoring dan evaluasi terpadu untuk pengembangan dan keberhasilan program; 6) Keterpaduan pusat dan daerah terkait pengelolaan dan penetapan sasaran, penanganan keluhan dan pelayanan; 7) Penjangkauan dan fasilitasi untuk masyarakat miskin dan rentan oleh Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial; 8) Sistem aplikasi (Manajemen Information System) berbasis Android dan Web yang real time; 9) Pemutakhiran Data Terpadu secara dinamis dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah; 10) Partisipasi aktif masyarakat terutama warga miskin dan rentan miskin.

Diharapkan melalui SLRT dapat meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk lebih memahami hak-haknya terkait layanan dan program perlindungan sosial yang akan berdampak pada peningkatan akses rumah tangga miskin dan rentan miskin terhadap multi program perlindungan sosial untuk mengurangi kemiskinan, kerentanan dan kesenjangan. Sehingga memudahkan Pemerintah Daerah dalam melakukan “pemutakhiran” Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin secara dinamis dan berkala serta memberikan masukan untuk proses perencanaan dan penganggaran perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan agar lebih memihak kepada masyarakat miskin dan rentan miskin.

Semoga dengan terlaksananya SLRT di Bumi Serumpun Sebalai akan mendorong terjadinya sinergitas antar program yang saling berkomplementari, memupus ego sektoral dan memberi kesempatan pada pemangku kebijakan untuk saling berkolaborasi menciptakan inovasi-inovasi yang mampu mewujudkan program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan yang komprehensif. 

 

Penulis: 
Dewi Permatasari/Perencana Pertama/Bappeda
Sumber: 
Dinas Kominfo

ArtikelPer Kategori