Sistem Resi Gudang Pertama Di Bangka Belitung Mulai Berjalan

Puding Besar - Setelah melalui proses persiapan dan perencaan, sistem resi gudang untuk komoditas lada di Provinsi Bangka Belitung resmi beroperasi setelah hari Rabu (22/11/2017) dimana Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Abdul Fatah dan Kepala Badan Pengawas Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan RI, Bachrul Chairi meresmikan resi gudang di desa Puding Besar Kabupaten Bangka.

Dalam wawancaranya dengan tim babelprov di lapangan, Bachrul Chairi mengungkapkan dengan adanya resi gudang diharapkan dapat membantu para petani lada yang ada di Bangka Belitung dalam menghadapi pergolakan harga di masa panen. Dengan adanya resi gudang Bachrul menjelaskan bahwa selama terjadi pergolakan harga, para petani dapat mengagunkan hasil ini lada dan kemudian mendapatkan kredit hingga menunggu harga lada menjadi stabil.

“Sistem resi gudang merupakan suatu sistem yang dibuat untuk memberdayakan petani, dimana sekarang petani dapat mengagunkan hasil produks lada mereka sebelum dijual, dimasukan dahulu ke gudang kemudian para petani akan mendapatkan kredit. Maknanya sistem resi gudang merupakan sistem tunda jual yang selama ini belum pernah dilakukan,” ungkap Bachrul.

Lebih jauh Bachrul menjelaskan ketika masa panen tiba, hasil lada tersebut langsung dijual. Maka dengan adanya adanya sistem resi gudang, suatu saat apabila harga sudah membaik maka komoditas lada yang tadi diagunkan dapat dilepas. "Untuk itu saat petani mengagunkan komoditas ladanya di resi gudang ini maka petani akan mendapatkan kredit dari perbankan. Dalam hal ini alternatif pemberian kreditnya dapat melalui sistem bank syariah, bank konvensional, bank daerah maupun dari BUMN. Mereka siap memberikan kredit dengan biaya murah bersubsidi," jelas Bachrul

Saat ini berbagai pembenahan sistem resi gudang baik oleh pihak Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Bidang Perdagangan berjangka komoditi bersama pemerintah daerah dan Pihak BGR yang ditunjuk sebagai pengelola resi gudang terus dilakukan. Pembenahan tersebut meliputi kelayakan sarana dan prasarana resi gudang yang layak, pengelolaan resi gudang yang profesional, pengendalian mutu, sistem penjaminan mencakup asuransi resi gudang atas keadaan yang tidak diharapkan serta sistem cash back kepada para petani.

“Untuk mengoptimalkan resi gudang ini tentu perlu persiapan- persiapan pertama perlu suatu gudang yang layak untuk dipakai dalam menjaga kualitas lada yang disimpan, kedua resi gudang kemudian dikelola secara professional melalui suatu lembaga yang remi telah ditunjuk oleh pemerintah, ketiga terkait pengendalian mutu, bagaimana komoditas yang ada di resi gudang ini tetap terjaga kualitasnya tidak rusak, keempat terkait penjaminan dalam hal ini terkait asuransi atas komoditas yang dijaminkan di resi gudang ini sehingga dengan adanya resi gudang ini mendapatkan jaminan,”, jelas Bachrul

Terkait dengan pengelola resi gudang saat ini, Bachrul menjelaskan saat ini pemerintah telah menunjuk PT. Bhanda Ghara Reksa (BGR) selaku pengelola resi gudang selama 6 bulan sekaligus melakukan pembinaan sumber daya manusia yang nantinya akan mengelola resi gudang kedepannya. PT. BGR merupakan BUMN yang bergerak di bidang logistik dan pergudangan termasuk di dalamnya pengelolaan jasa resi gudang. Bachrul juga menjelaskan kelayakan resi gudang yang aman dari banjir, sirkulasi udara dari bangunan resi gudang dan tata cara penyimpanan lada dalam menjaga kualitas barang yang disimpan tetap terjaga dengan baik hingga sampai dijual dengan harga yang layak merupakan aspek kelayakan resi gudang yang menjadi prioritas.

Lebih jauh, Bachrul juga menjelaskan mengenai skema penyimpanan yang berlaku di resi gudang. "Skemanya untuk petani perorangan dengan batas minimum penyimpanan sebanyak 200 kg dan maksiman dua ton, namun apabila komoditas lada yang akan diagunkan di resi gudang diatas 2 ton maka diwajibkan melalui Gabungan Kelompok Petani (Gapoktan)," jelas Bachrul.

Selain batas penyimpanan, Bachrul juga menegaskan bahwa komoditas lada yang akan diagunkan oleh petani akan melalui tahapan uji mutu kualitas yang akan menentukan jumlah nilai agunan yang akan diterima oleh petani hingga petani mendapatkan harga komoditas lada yang layak.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Stevani/Khalimo
Fotografer: 
Khalimo