Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian dan Pembinaan Karir Pegawai dalam Menyikapi Reformasi Birokrasi

Pangkal Pinang (9/9) - Untuk Coffee Morning minggu ini yang dihadiri pejabat eselon II dan III dilingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertemakan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian dan Pembinaan Karir Pegawai dalam Menyikapi Reformasi Birokrasi, dengan pembicara tamu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat M. Solihin. Ikut mendampingi Assisten III Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Andri Wahyono dan Kepala BKD Sopian.

“300 Doktor merupakan salah satu program dari Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme PNS”, ungkap M. Solihin. Pihak Provinsi Jabar menfasilitasi beasiswa program Doktor di luar negeri (Non APBD) untuk PNS Pem. Prov dan Kab/Kota. Bantuan biaya penelitian juga dilakukan untuk PNS yg sedang melakukan riset baik untuk penulisan skripsi/tesis/desertasi maupun riset mandiri. Selain itu PNS Pem. Prov. Jabar bisa melaksanakan Tugas di berbagai PT di dalam & Luar Negeri dengan biaya APBD atau cost sharing, atau Ijin belajar tapi dengan biaya sendiri dan di luar jam kerja.

Provinsi Jabar termasuk kabupaten dan kota memiliki 355.608 PNS (Des 2012), dan 13.049 orang diantaranya adalah PNS Provinsi Jabar (Juni 2013). Untuk menunjang kinerja dan pengawasan PNS, Provinsi Jabar menerapkan sistem absensi finger print terintegrasi, terhubung dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke BKD. Rekapitulasi absensi mempengaruhi langsung penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bulanan. “Bagi PNS yang berdisiplin dan berkinerja baik mendapatkan TPP penuh setiap bulannya, sedangkan bagi PNS yang tidak berdisiplin dan tidak berkinerja baik dipotong TPP-nya dan pengukuran kinerja PNS dilakukan secara bulanan” tegas M. Solihin di ruang pertemuan Kantor Gubernur Lt. III.

Upaya penanaman disiplin sudah dilaksanakan sejak awal, mulai dari orientasi CPNS. Selain itu juga dilaksanakan Penyuluhan/PembinaanDisiplin PNS secara rutin ke setiap OPD/UPTD, Talk show “Bincang Santai Pegawai”  bekerjasama dengan radio PR-FM setiap Selasa sore, Pelatihan Penanganan Pelanggaran & Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS yang dilaksanakan setiap tahun, sampai ke Gerakan Disiplin Daerah  (GDD) yang diilaksanakan secara periodik dan dilakukan oleh TM GDD yang teridiri dari BKD, Sat .Pol. PP, Biro Hukum dan Inspektorat.

Tak kalah pentingnya untuk fasilitas pemeliharaan kesehatan. Provinsi Jabar menyiapkan Poliklinik di Setda dan di OPD-OPD  besar. General Check Up pun dilaksanakan bagi seluruh Pegawai setahun sekali. Apabila PNS atau pun keluarganya mengalami masalah kesehatan, Prov. Jabar telah menyiapkan layanan darurat Kesehatan 24 Jam.

Provinsi Jabar juga menyiapkan penyediaan tempat ibadah di setiap OPD, pengembangan Koperasi, penyediaan ruang laktasi dan tempat penitipan anak di setiap OPD serta Smoking Area agar tidak ada lagi yang merokok didalam ruangan kerja OPD.

Selain program-program untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme PNS, Prov Jabar menyiapkan juga program untuk PNS yang akan memasuki usia pensiun dengan mengadakan Pembekalan Kewirausahaan PNS Pra Purna Bhakti. “Tujuan dari program ini adalah untuk mempersiapkan perencanaan kegiatan usaha di masa pensiun, dimana peserta tidak hanya mengikuti pelatihan kewirausahaan tapi juga dapat mendapatkan bantuan modal rintisan usaha dengan cara mengajukan proposal rencana usaha” tambah M. Solihin.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Rizky
Fotografer: 
Rizky
Editor: 
Rizky