Strategi Percepatan Implementasi UU KIP

SURAKARTA - Terdapat beberapa strategi guna mempercepat implementasi Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Strategi tersebut di antaranya, gencar melakukan sosialisasi, menggelar bimbingan teknis, advokasi, monitoring dan perumusan pedoman.

Suprawoto Staf Ahli Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya Kementerian Komunikasi dan Informatika RI menjelaskan, ketika menjalankan program tersebut harus tepat sasaran. Untuk program sosialisasi, sasarannya penyampaian materi Undang-Undang No 14 tahun 2008 melalui media penyiaran, media cetak, media online/internet, media luar ruang, media tatap muka dan media pertunjukan rakyat.

"Mengenai pelaksanaan sosialisasi sudah harus dilakukan sejak 2008 hingga 2012. Sedangkan untuk program bimbingan teknis, dengan sasaran badan publik negara yang telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID)," jelasnya saat menyampaikan materi dalam Rakornas Komisi Informasi di Puri Kencono Ballroom, Hotel Lor In, Surakarta, Rabu (18/9/2013).

Pelaksanaan bimbingan teknis ada baiknya dilakukan mulai tahun 2012 hingga saat ini. Lebih jauh ia mengatakan, sedangkan mengenai pelaksanaan advokasi ditujukan kepada badan publik yang belum mempunyai PPID. Program ini sudah harus digelar sejak tahun 2008 hingga tahun lalu. Adapun pelaksanaan monitoring dengan sasaran badan publik negara dan masyarakat.

Untuk melakukan perumusan pedoman, semestinya terus dilakukan hingga 2013. Sasaran program yakni badan publik negara. Ia menambahkan, sementara ini terdata 693 jumlah PPID. Sejumlah PPID tersebut tersebar di kementerian sebanyak 34 orang atau sudah seratus persen, di tingkat lembaga negara/lembaga setingkat menteri/LNS/LPP seharusnya berjumlah 129 orang, namun saat ini baru terdata 36 orang. Di tingkat provinsi yang seharusnya ada 33 PPID, sekarang baru terdata 23 orang.

"Di tingkat kabupaten, semestinya ada 399 PPID, namun baru ada 97 saja. Sedangkan di tingkat kota, seharusnya ada 98 PPID, tapi baru terdata 34 orang. Sebagaimana diamanatkan PP No 61 tahun 2010, paling lambat PPID ditunjuk 23 Agustus 2013," ungkapnya.

Sejumlah data itu merupakan hasil pendataan Ditjen IKP per tanggal 11 September 2013. Dikatakan Suprawoto, berdasarkan data Komisi Informasi Pusat per tanggal 18 Juli 2013, realisasi pembentukan KI provinsi baru ada di 20 provinsi. Sementara di beberapa provinsi lainnya, ada yang dalam proses pembentukan.

Berbicara mengenai hasil evaluasi terhadap implementasi UU KIP, jelasnya, hasil monev tahun 2012 dengan sasaran badan publik negara, masih kurangnya komitmen pimpinan badan publik, sosialisasi yang kurang merata, minimnya anggaran pembiayaan, kurang peran serta masyarakat dan masih ada keraguan untuk menentukan lembaga yang berwenang memberikan informasi.

"Harus ada upaya mendorong badan publik non negara untuk mengimplementasikan UU KIP sebagaimana yang telah badan publik negara lakukan. Selain itu mendorong masyarakat untuk lebih aware, terhadap UU KIP, dengan begitu memotivasi masyarakat berpartisipasi dalam pembuatan dan pengawasan kebijakan publik," harapnya.(hzr/ton)

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Huzari
Fotografer: 
Huzari
Editor: 
Huzari