Susanti: Implementasikan Lima Cluster Hak Anak

PANGKALPINANG -- Sedikitnya ada lima cluster hak anak. Lima cluster tersebut di antaranya, hak sipil kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar kesejahteraan, pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus anak.

Kepala DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Susanti menjelaskan, lima cluster hak anak tersebut benar-benar harus diimplementasikan, sehingga dapat berdampak bagi upaya perlindungan anak dan bukan hanya prosedur administratif. 

"Anak generasi penerus bangsa menjadi pilar utama pembangunan. Untuk itu perlu ditingkatkan kualitasnya dan mendapatkan perlindungan dari semua elemen masyarakat," kata Susanti saat Workshop Penguatan Kabupaten/kota Layak Anak, di Novotel.

Terhitung sejak Kamis (18/10/2018) hingga Jumat (19/10/2018) DP3ACSKB bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar Workshop Penguatan Gugus Tugas Kabupaten/kota Layak Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menuju Indonesia layak anak tahun 2030.

Peserta workshop terdiri dari kepala Bappeda dan kepala dinas PPPA dan Kabid Pemenuhan Hak Anak kabupaten/kota se-Bangka Belitung. Bertindak sebagai narasumber Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Lenny N. Rosaline. 

Selain pemateri pusat, kegiatan ini juga menghadirkan pemateri lokal di antaranya, Kepala Bappeda Provinsi Babel Ferry Insani dan Kepala DP3ACSKB Susanti.

Saat menyampaikan materi, Lenny menjelaskan, jangan mengharapkan indeks pembangunan manusia tinggi jika angka perkawinan anak masih tinggi. Ada lima cluster hak anak kabupaten/kota layak anak antara lain, hak sipil kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.

Selain itu, jelasnya, anak juga mempunyai hak kesehatan dasar kesejahteraan, pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus untuk anak. Untuk mengembangkan kabupaten kota layak anak ini harus dikomandoi bidang perencanaan.

"Dalam hal ini Bappeda dan dievaluasi oleh Bappeda. Dunia usaha juga harus berperan dalam perlindungan anak yaitu dengan tidak mempekerjakan anak-anak dalam perusahaannya," ungkap Lenny.

Sementara Ferry Insani mengatakan, tidak mudah mendapat gelar kabupaten kota layak anak. Sudah ada lima kabupaten kota di Bangka Belitung mendeklarasikan layak anak. Namun baru satu kabupaten mendapat predikat layak anak yaitu Bangka Tengah.

"Kita berharap dua kabupatan lain ikut mendeklarasikan sebagai daerah layak anak. Tingkat kelahiran anak di Bangka Belitung tidak begitu tinggi, tapi tingkat migrasi yang lumayan," kata Ferry.

Sumber: 
DP3ACSKB Babel
Penulis: 
Lisia Ayu
Fotografer: 
Aisyah Putri
Editor: 
Huzari