Syahrudin : Kita Optimalkan DBH Pajak dan DBH Sektor Pertambangan

PANGKALPINANG – Dengan tema 'Mari Kita Tingkatkan Koordinasi Yang Bersinergi Antar Pihak Terkait Untuk Menggali dan Meningkatkan Pendapatan Daerah Sektor Dana Bagi Hasil Guna Pembangunan Daerah Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, acara Rapat Koordinasi Dana Bagi Hasil Pajak Dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Sektor Pertambangan Umum di gelar di Ruang Pertemuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,  Kamis (18/5/2017).

Dalam kesempatan tersebut dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan Syahrudin yang mewakili Gubernur serta Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya Effendi Harun, SH yang mewakili Kepala Badan Keuangan Daerah.

Menurut Effendi bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan beberapa kendala dan permasalahan dalam upaya meningkatkan PAD perlu dikoordinasikan dan diselesaikan. Effendi juga berharap dari rakor ini ada rekomendasi yang ingin dicapai untuk dapat ditindaklanjuti.

Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan Syahrudin menyatakan bahwa salah satu pendapatan daerah bersumber dari dana perimbangan yang terdiri atas dana bagi hasil dari sektor pajak seperti Pajak Bumu dan Bangunan (PBB) dan PPh serta Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang salah satunya berasal dari pertambangan umum yaitu royalti dan landrent. Dimana penerimaan ini dialokasikan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah dalam rangka desentralisasi.

“Realisasi sektor penerimaan ini perlu kita tingkatkan apabila melihat potensi yang dimiliki oleh Babel. Padahal banyak perusahaan perkebunan, perusahaan pertambangan bahkan kehutanan yang berinvestasi, beroperasi dan bereksploitasi di kepulauan Babel yang dapat meningkatkan penerimaan bagi hasil pajak bumi dan bangunan serta bagi hasil SDA pertambangan umum,” ujar Syahrudin.

Dikatakan oleh Syahrudin bahwa Babel masih bergantung pada penerimaan sektor tersebut. Dan semua pihak harus bekerja keras untuk memperbaiki terhadap data-data yang kongkrit dan valid, sehingga dapat mendongkrak penerimaan pajak bagi daerah.

Dalam hal ini, Syahrudin pun mengatakan bahwa tugas-tugas pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak sudah diatur seperti menjalankan fungsi pemungutan pajak, kemudian hasilnya sebagian besar dikembalikan ke daerah.

“Pada hari ini, Pemprov Babel berupaya memfasilitasi pertemuan ini agar sinergitas diantara kita tercipta, dan dapat saling mendukung demi pembangunan daerah di Provinsi Babel. Untuk itu kita harus menggali semua potensi yang kita miliki, dan usaha tersebut dapat dimulai dengan pengumpulan data dan informasi, selanjutnya baru melakukan tindakan sesuai strategi,” lanjutnya.

Syahrudin pun menambahkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama selaku leading sektor di bidang perpajakan dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral selaku leading sektor pertambangan agar dapat lebih proaktif dalam menggerakan mitranya.(K5)

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Khalimo Tabarani
Fotografer: 
Khalimo
Editor: 
Ahmad Fauzan Syahzian