Tajuddin: Optimalisasikan Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pangkalpiang – Dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan potensi daerah.

Asisten Administrasi Umum Provinsi Bangka Belitung K.A Tajuddin saat membuka acara pertemuan dalam rangka Optimalisasi Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Ruang Tj. Pesona Kantor Gubernur Provinsi Bangka Belitung pada Selasa (9/5/2017) mengatakan urusan pemerintahan tersebut terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Menurut Tajuddin, ada enam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara antara lain pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang. Selain itu perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, juga sosial.

“ Ada enam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara antara lain pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang., perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, juga sosial, “ Jelas Tajuddin.

Dengan itu, Tajuddin menambahkan pemerintah daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Lebih jauh Ia menjelaskan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dimaksud adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk menerima suatu pelayanan dasar dari pemerintahan daerah dengan mutu tertentu, serta mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“ Apabila kepala daerah atau wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan SPM tersebut, akan dijatuhi sanksi administratif, “ Tegas Tajuddin.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Suci Lestari/Evani
Fotografer: 
Evani