TAPD Dan DPRD Babel Mantapkan Konsep Prioritas Pembangunan 2019

PANGKALPINANG - Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama-sama dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali melanjutkan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019, bertempat di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada hari Selasa (07/08).

Pada pembahasan tersebut, beberapa Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hadir dalam rangka menselaraskan program dan kegiatan yang diusulkan dengan target pembangunan yang akan dicapai pada 2019. "Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dan konektifitas, saya berharap OPD terkait mampu menjabarkan dan menterjemahkan secara cermat konektivitas dengan pertumbuhan ekonomi," ujar Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya.

Beberapa OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diundang, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Badan Penghubung dan Dinas Komunikasi dan Informatika. Kepala Dinas  PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Noviar Ishak mengatakan pada tahun 2019 PUPR akan memfokuskan pengembangan dan peningkatan jalan untuk konektivitas dalam rangka mendukung sektor pariwisata. "Sepanjang 800 km akan dibangun jalan di Pulau Bangka dan Pulau Belitung untuk mendukung konektivitas antar wilayah, dengan pembagian 500 km di Pulau Bangka dan 300 km di Pulau Belitung," lanjut Noviar. 

Noviar juga mengatakan bahwa untuk pemenuhan irigasi dan penanganan banjir perlu duduk bersama antara provinsi dan kabupaten/kota. "Hal ini disebabkan karena terkait kewenangan yang telah diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan, jelas Noviar.

Selain itu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai OPD yang juga berkaitan dengan pembangunan infrastruktur memiliki rencana kerja untuk membangun perumahan rakyat di Kabupaten Belitung Timur akibat banjir dengan target 75 unit. "Untuk program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pada tahun 2019 nanti dananya akan dihibahkan ke kabupaten/kota," papar Rakhmadi selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada rapat tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sudarman memaparkan bahwa untuk mendukung konektivitas Dinas Kominfo akan mengembangkan aplikasi dengan format dashboard. "Selanjutnya pada tahun 2019 nanti, Diskominfo akan memprioritaskan pelaksanaan Program Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Statistik dan Persandian, dan Program Peningatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi untuk mendukung fungsi konektivitas," jelas Sudarman.

Sedangkan untuk memperkuat fungsi kehumasan pemerintah daerah, Sudarman mengatakan bahwa Diskominfo akan menyelenggarakan program pengembangan informasi dan komunikasi publik.

Dalam rapat tersebut nampak hadir Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Toni Purnama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Fery Insani dan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Fery Afriyanto.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Ahmad Fauzan Syahzian