Target Raih Anugerah Parahita Ekapraja, Wardiah Yakin Sesuai Implementasi

PANGKALPINANG -- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menargetkan bisa meraih Anugerah Parahita Ekapraja. Salah satu upaya, melaksanakan program bersifat kemasyarakatan, mengutamakan pangurusutamaan gender atau responsif gender.

Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan DP3ACSKB Babel Wardiah menjelaskan, rencananya tanggal 30 Oktober 2018 nanti ada diaudit dari pemerintah pusat terkait Anugerah Parahita Ekapraja tentang pangarusutamaan gender (PUG) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Audit ini dilakukan terhadap program kegiatan.

"Apakah program kegiatan kita sudah bersifat kemasyarakatan, mengutamakan pangarusutamaan gender atau responsif gender," kata Wardiah saat rapat Pengarusutamaan Gender di ruang Tanjung Pesona, Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (18/10/2018).

Wardiah berharap Bangka Belitung bisa kembali mendapat penghargaan Anugerah Parahita Ekapraja. Sebelumnya di tahun 2012, Bangka Belitung pernah meraih penghargaan pangarusutamaan gender ini. Ke depan tak hanya meraih penghargaan, namun implementasinya pun harus sesuai dan berbasis gender.

Saat ini perempuan telah berpartisipasi aktif berorganisasi secara sosial kemasyarakatan maupun ekonomi politik. Ia menambahkan, perempuan sudah menunjukkan eksistensinya dalam beberapa bentuk lembaga atau organisasi seperti PUSPA, PATBM, P2TP2A, PKK, BKOW, PSW, Majelis Taklim dan yang lainnya. Semua ini berkontribusi positif bagi pembangunan pemberdayaan perempuan. 

"Salah satu bentuk keseriusan Bangka Belitung untuk pangarusutamaan gender yakni adanya Perda No 9 Tahun 2016 tentang pangarusutamaan gender dalam pembangunan daerah. Selain itu ada Pergub Nomor 22 Tahun 2018 dan beberapa peraturan turunan dan kebijakan mengikat lainnya," ungkapnya.

Sementara Agung Dwi Chandra mewakili ketua Pokja PUG mengatakan, ada tujuh prasyarat PUG yaitu komitmen yang tertuang dalam RPJMD. Selanjutnya kebijakan tertuang dalam perda, pergub maupun surat keputusan. Pokja PUG sesuai SK Gubernur No 188.44/230/DP3ACSKB/2018. Sumber daya terlatih, data terpilah berupa profil (data) gender.

"Prasyarat lainnya, alat analisis yakni GAP (gender analysis pathway) dan GBS (Gender Budget Statement) serta partisipasi masyarakat. Partisipasi ini berupa dorongan masyarakat kepada pemerintah, baik itu dari lembaga masyarakat, ormas, media, akademisi forum anak," kata Agung.

Sumber: 
DP3ACSKB
Penulis: 
Lisia Ayu
Fotografer: 
Aisyah Putri
Editor: 
Huzari