Tiga Poin Penentu Lulus Psikotes KID

PANGKALPINANG - Sebanyak tiga poin penentu kelulusan psikotes calon komisioner Komisi Informasi Daerah (KID) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tiga poin tersebut yakni, inteligensia, kepribadian dan kepemimpinan. Psikotes yang digelar, Senin (23/9/2013) di Hotel Bangka City tersebut akan diikuti 22 peserta.

Arka'a Wakil Ketua Panitia Seleksi (Pansel) KID Bangka Belitung mengatakan, panitia telah mempersiapkan kebutuhan untuk pelaksanaan psikotes. Kegiatan ini dilaksanakan Senin 23 September 2013. Adapun waktu psikotes pukul 09.00 WIB, namun peserta harus sudah datang pukul 08.00 WIB untuk registrasi ulang.

"Ada tiga poin penting dalam psikotes, antara inteligensia, kepribadian dan kepemimpinan. Nanti ada skornya," jelasnya saat rapat persiapan psikotes, di Ruang Pertemuan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (20/9/2013).

Setelah psikotes, selanjutnya peserta akan mengikuti tes wawancara pada Selasa 24 September 2013. Menurut Arka'a, semua skor hasil tes akan diakumulasikan. Selain mengurusi persoalan tes rekrutmen ini, harus mulai dipikirkan mengenai sekretariat. Sehingga, jika anggota KID terpilih dilantik sudah ada sekretariatnya.

"Catatan penting ke depan, KID harus ada sekretariat dan juga harus ada unsur dari PNS," ujarnya.

Hal senada disampaikan Latif Pribadi Ketua Panitia Seleksi KID yang juga merupakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bangka Belitung. Jika KID Bangka Belitung telah terbentuk, diupayakan agar pelaksanaan rapat kerja nasional KID dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

"Sementara ini, proses pembentukan KID di Bangka Belitung berjalan lancar," ungkapnya.

Marwan Sekretaris Diskominfo Bangka Belitung menambahkan, panitia harus segera menyiapkan sekretariat KID. Jika sudah ada sekretariat sementara, panitia juga hendaknya segera melengkapi sarana dan prasarana. Saat ini perda dan pergub sudah direncanakan dan akan dipersiapkan.

Nanti dalam sekretariat KID harus ada unsur PNS, untuk itu perlu dibuat fakta integritas sebagai acuan kerja SKPD. Fakta integritas sebagai wadah bagi SKPD menyampaikan aspirasi para PNS, sehingga semua masalah yang dihadapi dapat terselesaikan dengan adanya fakta integritas.

Ia menambahkan, latar belakang fakta integritas sebagai pedoman dan sandaran PNS agar melaksanakan dan menjalankan program di setiap SKPD dengan baik dan benar. Jadi tidak perlu takut untuk menyampaikan setiap informasi program kerjanya.

"Jika sudah ada perda dan pergub, mau tidak mau di Komisi Informasi Daerah harus ada eselonisasinya dari PNS seperti eselon tiga. Selain itu terdapat staf PNS yang ditempatkan di KID," tegasnya.(adit/an)

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Adi Tri Saputra | Surianto
Fotografer: 
Adi Tri Saputra
Editor: 
Huzari