TINGKATKAN KAPASITAS KELEMBAGAAN, DP3ACSKB FASILITASI BIMTEK GUGUS TUGAS KLA DENGAN ANALISIS PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK

PANGKALPINANG-- Guna meningkatkan kapasitas kelembagaan gugus tugas Kabupaten/Kota Layak Anak dan menciptakan Provinsi Bangka Belitung Layak Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memfasilitasi kegiatan Bimbingan Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak dengan Analisis Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) di Hotel Sahid Kamis (7/11/2019). 

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini dibuka oleh Kepala DP3ACSKB Bangka Belitung Susanti. Dalam sambutannya Susanti mengatakan bahwa pada 2019 ini di Bangka Belitung sudah ada 4 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Bangka Tengah,  Kabupaten Bangka,  Kabupaten Belitung dan Kota Pangkalpinang yang mendapat predikat Kabupaten/Kota Layak Anak dan ini tentu membutuhkan dukungan dan komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak.

 "Anak adalah bagian tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, dan sebagai generasi penerus dan pelurus yang harus memiliki kualitas yang lebih bagus dari pendahulunya, karena apabila generasi penerus baik maka ini akan menjadi bonus demografi namun apabila generasi penerusnya tidak berkualitas maka ini bisa saja menjadi beban  dikemudian hari", terangnya. 

Saat ini banyak kondisi anak yang sudah terpapar dan kecanduan rokok, gadget addiction, pernikahan diusia anak, untuk itu orang tua harus lebih memperhatikan. 

"BKKBN pada peringatan hari Keluarga Nasional mengusung tema 'kembali ke meja makan',  hal ini dimaksudkan bukan hanya makannya saja namun juga untuk menjalin aktivitas komunikasi yang baik antar keluarga melalui makan bersama ini", tambahnya. 

Untuk angka pemberian ASI di Bangka Belitung juga masih dibawah angka nasional, ini menjadi peer bersama agar ibu-ibu di Bangka Belitung ini bisa memberikan ASI eksklusif kepada anak. Saat ini usia perkawinan sudah diatur baik calon pengantin pria atau wanita harus berusia 19 tahun dan harus memiliki sertifikat penyuluhan untuk memberikan persiapan bagi calon pengantin. 

Salah satu upaya pemenuhan hak anak juga dengan menyediakan ruang bermain yang ramah anak, taman bermain harus diperhatikan apakah permainannya tidak berbahaya bagi anak, infrastrukturnya apakah pada malam hari sudah memiliki pencahayaan yang cukup terang, karena tempat yang gelap kadang disalahgunakan penjahat anak untuk berbuat kejahatan terhadap anak. 
Hal-hal tersebut merupakan upaya-upaya yang harus diperhatikan guna memenuhi hak-hak anak. 

Kegiatan ini menghadirkan narasumber Eko Novi dari Sekretariat Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. 

Novi mengatakan bahwa memberikan perlindungan pada anak ada dua yakni pencegahan dan perlindungan khusus anak yakni apabila anak telah mengalami kekerasan.

Novi menjelaskan KLA merupakan suatu sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.

Sumber: 
DP3ACSKB Babel
Penulis: 
Lisya Ayu