Tujuh Fraksi Setujui LKPJ Gubernur

Pangkalpinang – Sebanyak tujuh fraksi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyetujui LKPj Gubernur tahun 2012. Wakil rakyat di parlemen menilai pemerintah provinsi telah melaksanakan tujuh misi dari sepuluh misi. Mengenai tiga misi lainnya, dewan menyarankan agar dapat dianggarakan di tahun berikutnya.

Sebagaimana diketahui, LPKj Gubernur telah disampaikan Rustam Effendi, Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tanggal 2 April lalu. Saat menyampaikan tanggapan akhir fraksi terhadap LKPj tersebut, Fraksi Golkar memberikan apresiasi terhadap kinerja Gubernur. Namun ke depan, fraksi ini mengimbau agar LKPj dapat disampaikan masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Jika disampaikan langsung oleh SKPD, laporan tersebut bisa lebih rinci,” harap Sri Subekti Mulyaningsih Juru Bicara Fraksi Golkar, saat rapat paripurna di Gedung DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (22/4/2013).

Mengenai pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sri menjelaskan, dalam program pembangunan daerah telah terjadi peningkatan standar dari tahun 2011. Masyarakat telah banyak dilibatkan dengan terbukanya lapangan pekerjaan baru. Hal tersebut bernilai positif bagi Gubernur dan pantas diberi apresiasi khusus. 

Adapun saran terhadap LKPj ini, kata Sri, Fraksi Golkar mengharapkan agar Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus meningkatkan perkembangan infrastruktur. “Biaya pembangunan dari tahun ke tahun meningkat, untuk itu dalam pengunaannya harus lebih efisien dan trasparan,” tegasnya.

Sementara Fraksi Demokrat menanggapi mengenai produk hukum. Kurniawan Juru Bicara Fraksi Demokrat menjelaskan, perlu melakukan revisi dan menggodok perda dan agar dilakukan pendataan aset pemerintah provinsi secara seksama. Selain itu perlu juga mengoptimalkan perda terkait pengelolaan sumber daya alam untuk pemerintah daerah.

Tak hanya itu. Ia menambahkan, pemerintah harus tegas menindak kendaraan bernomor polisi (nopol) luar daerah. Karena kendaraan tersebut tidak memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah, khususnya sektor pajak. Sementara ini pendapatan daerah di sektor pajak kendaraan bermotor cukup tinggi. 

“Khusus pajak kendaraan alat berat di Bangka Belitung masih tidak sesuai dengan dampak kerusakan hutan yang dilakukakan alat berat tersebut,” jelas Kurniawan.

Hal senada juga disampaikan Fraksi PDIP, PPP, PKS, Bintang Amanat dan Fraksi Gerhana. Sejumlah fraksi yang ada di perlemen mengharapkan agar pemerintah provinsi memberi perhatian khusus terhadap sektor pajak kendaraan bermotor. Seperti diketahui, saat ini di wilayah Bangka Belitung banyak masuk kendaraan bernomor polisi yang bukan nomor polisi Bangka Belitung. 

Menyikapi tanggapan akhir fraksi tersebut, Rustam Effendi Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mengatakan, selalu ada koordinasi antar provinsi dengan wakil rakyat untuk peningkatan pendapatan dalam sektor pajak, terutama pajak alat berat. Begitu juga dengan sektor pariwisata, infrastruktur dalam pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

“Optimalkan pengembangan sumber daya manusia untuk memperbaiki kinerja, agar dikemudian hari bisa menjadi lebih baik lagi,” harapnya.(ami/nn)

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Evani