Upacara Hari Otonomi Daerah ke-XXI, Sekda: Tingkatkan Kinerja Layanan Publik Melalui E-Government

PANGKALPINANG – Upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXI tahun 2017 di gelar di halaman kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, selasa (25/04/2017). Dimana Yan Megawandi selaku Sekretaris Daerah menjadi Pembina upacara, dan dihadiri oleh para Pegawai Negeri Sipil dari seluruh OPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam kesempatan tersebut, Yan Megawandi menyampaikan amanat Menteri Dalam Negeri RI pada peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXI. Peringatan yang dilaksanakan setiap tahun ini menjadi momentum untuk evaluasi perkembangan kinerja pelaksanaan otonomi daerah pada masing-masing daerah otonom. Setiap pemerintah daerah harus selalu berupaya meningkatkan kinerja yang telah dicapai juga mengatasi berbagai macam hambatan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Yan mengungkapkan beberapa hal prioritas kebijakan daerah dalam tujuan otonomi daerah, dimana pemerintah daerah harus senantiasa fokus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing perekonomian daerah.

“Dengan semangat otonomi daerah kita tingkatkan kinerja layanan publik melalui e-government,” ucap Yan menyampaikan tema upacara tersebut.

Tema tersebut memiliki empat makna pokok, diantaranya : pelaksanaan otonomi daerah harus mampu meningkatkan kinerja pelayanan publik sesuai dengan kepentingan masyarakat, upaya peningkatan kinerja pelayanan publik harus dikelola berbasis teknologi informasi dan komunikasi/ e-Government agar masyarakat dapat memperoleh informasi secara mudah, cepat, dan tepat tentang prosedur pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah. Ketepatan penyediaan pelayanan publik berbasis electronic government membutuhkan kemampuan dan integritas yang tinggi dari setiap aparatur pemerintah daerah. Upaya peningkatan kinerja pelayanan publik berbasis electronic government akan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik atau good local governance dan aparatur pemerintah daerah yang bersih atau clean local government.

Sejalan dengan kemajuan teknologi di era modern ini, Yan berharap setiap pemerintah daerah dapat berinisiatif mengolah pelayanan publik berbasis elektronik dan cara-cara konvensional sudah mulai perlahan-lahan untuk digantikan.

Ia mengatakan bahwa saat ini Kementerian Dalam Negeri sedang mengembangkan program smart city untuk mendorong setiap pemerintah daerah agar mengembangkan electronic government dalam penyediaan pelayanan publik. Terkait dengan program smart city ini, juga dikembangkan program city branding untuk mendorong setiap daerah memprioritaskan pengembangan pada sektor tertentu sesuai dengan karakteristik daerah dan kebutuhan masyarakat.

“Program-program tersebut merupakan fasilitasi pemerintah pusat untuk mendorong pemerintah daerah dalam kinerja pelayanan publik,” terang Yan.

Pemerintah pusat telah berketetapan untuk membangun Indonesia dari pinggiran, dengan memperkuat daerah-daerah dan desa, dalam hal ini melalui berbagai instrument kebijakan dan program Pemerintah Pusat yang mendorong, dan mendukung pemerintah daerah dalam meningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Salah satu instrument kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah pusat dalam rangka membangun daerah dan desa adalah alokasi dana transfer untuk setiap daerah otonom, baik dana alokasi umum, maupun dana alokasi khusus, serta alokasi dana desa untuk setiap desa.

“Saya harap dana transfer dan dana desa tersebut dikelola secara transparan dan akuntabel. Di sisi lain pemerintah pusat secara intensif mengembangkan program pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan aktivitas perekonomian di daerah, untuk membuka isolasi pada kawasan terpencil dan pulau-pulau terluar serta memudahkan jaringan transportasi antar daerah,” lanjut Yan.

Berkenaan dengan Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXI tersebut, Yan juga menyampaikan lima arahan pokok bagi seluruh pemerintah daerah, yaitu;

  1. Dalam rangka mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus senantiasa terjalin hubungan yang harmonis antara kepala daerah dan DPRD sebagai sesama unsur penyelenggaraan pemerintah daerah, termasuk unsur harmonis dengan Forkopimda.
  2. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah untuk mewujudkan proses penyelenggaraan daerah yang baik, dan profil pemerintahan daerah yang bersih melalui reformasi birokrasi serta peningkatan kapasitas dan integritas seluruh penyelenggara pemerintahan daerah, baik kepala daerah, DPRD, maupun PNS.
  3. Prioritaskan program pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang didukung dengan pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
  4. Tingkatkan daya saing perekonomian daerah dalam ekonomi global dan regional, termasuk era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), melalui pengelolaan potensi ekonomi daerah yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan dunia usaha.
  5. Tingkatkan keterbukaan informasi publik melalui pelayanan informasi dan dokumentasi publik dilingkungan pemerintah daerah secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan. (K5)

 

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Khalimo Tabarani
Fotografer: 
Khalimo Tabarani