Wagub Serius Perhatikan Moral Aparatur

Namang – Aparatur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus mampu mengubah persepsi buruk masyarakat mengenai birokrasi. Sedikitnya terdapat tiga faktor untuk mewujudkan hal ini di antaranya, aparatur harus memiliki kesehatan jasmani dan rohani, berpendidikan serta berimam. Tiga faktor itu diharapkan dapat memperbaiki moral aparatur sebagai pelayan masyarakat.

Hidayat Arsani Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mengatakan, penilaian masyarakat yang buruk terhadap PNS harus dihilangkan. Jangan ada lagi persepsi yang menyatakan ‘tidak jelas’ kerja pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal tersebut dikarenakan masih ada moral oknum PNS yang kurang baik.

“Negeri ini harus menjadi negeri yang sopan, santun, beradat dan beriman. Untuk itu harus membentuk PNS bermartabat,” tegasnya saat membuka acara Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Bela Negara tahun 2015 di lapangan upacara Makorem 045, Desa Namang, Kabupaten Bangka Tengah, Kamis (2/4/2015).

Sebanyak 133 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mengikut diklat yang telah dilaksanakan sejak kemarin. Rencananya kegiatan ini berlangsung hingga 8 April 2015 mendatang. Sebagaimana diketahui, peserta kegiatan kali ini merupakan angkatan kedua bagi CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Peserta diklat harus berpegang teguh pada SPI (sehat, pintar dan iman). Wagub menerangkan, peserta hendaknya dapat menjaga kesehatan. Sebab jika sakit menjadi kendala untuk membuat negeri ini maju. Selain itu harus pintar, sebab jika aparatur pintar, negara ini tidak mudah dibodohi negara lain.

“Aparatur juga harus bermoral untuk mendirikan negeri ini. Tanpa SPI apalah arti semua kehidupan. SPI jika digandengkan dengan Pancasila dalam kinerja dan pembangunan, maka provinsi ini akan menjadi provinsi yang baik di masa mendatang,” harapnya.

Hal senada disampaikan Tarmin Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bangka Belitung. Menurutnya, kegiatan ini dilaksanakan sesuai peraturan perekrutan CPNS tahun 2014 (Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara). CPNS direkrut dari masyarakat umum, jadi sebelum melaksanakan tugas di pemerintahan diberi pemahaman tentang sistem kerja birokrasi melalui diklat.

"Setelah ikut diklat, CPNS bukan lagi bagian dari masyarakat umum. Mereka mempunyai tangggung jawab besar dalam menjalankan pemerintahan, " ungkapnya.

Mengingat pentingnya kegiatan ini, jelasnya, pelaksanaannya akan terus dilakukan ketika perekrutan CPNS di tahun-tahun berikutnya. Melalui diklat diharapkan aparatur dapat melaksanakan tugas di pemerintahan dengan disiplin dan bertanggung jawab. Sehingga tugas yang dilaksanakan dapat berjalan baik.

"Saya berharap peserta mengikuti kegiatan ini dengan tekun dan sebaik-baiknya. Ilmu yang didapat bermanfaat untuk membentuk PNS profesional, " tegasnya.

            Jumlah Peserta Diklat Bela Negara

Pleton             Jumlah Laki-Laki           Jumlah Perempuan

     I                       22 orang                          22 orang
     II                      21 orang                          23 orang
     III                     22 orang                          23 orang

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Suci Lestari | Ami | Nona Dian Pratiwi
Fotografer: 
Ami
Editor: 
Huzari