Wagub Terima Kunker Komite IV DPD RI

PANGKALPINANG- Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah menerima kunjungan kerja  Komite IV DPD RI Dalam Rangka Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester I BPK RI Tahun 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diselenggarakan di Ruang Tanjung Pendam Kantor Gubernur, Selasa (27/11/2018). 

Turut hadir dalam kunjungan tersebut Wakil Komite IV DPD RI Basri Salaman, Anggota DPD RI, Kepala Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, BPKP Babel serta pejabat daerah dan pejabat dari inspektorat kabupaten/kota se-Babel  serta  instansi terkait lainnya. 

Kunjungan kerja Komite IV DPD RI tersebut dilaksanakan selama 3 hari yang telah dimulai tanggal 26 -28 November 2018, dengan anggota Komite yang terdiri dari Hudarni Rani, Daryati Uteng, Fabian Richard Sarundajang, NGR Oka Ratmadi, dan Eni Kahirani.

Wakil  Gubernur Babel, Abdul Fatah mengatakan bahwa LKPD Provinsi tahun 2017  mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sehingga diharapkan untuk pemeriksaan tahun 2018, WTP tetap dapat dipertahankan. 

"Pada 2017 lalu, untuk pertama kalinya Pemprov Babel dapat opini WTP dari hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari BPK, dan diharapkan juga WTP pun tahun 2018,” jelas Abdul Fatah. 

Menurut Wagub, adanya temuan dari haail pemeriksaan BPK, sudah diserahkan kepada maaing-masing OPD untuk ditindaklanjuti. 

Dalam kesempatan tersebut, 
Wagub mengucapkan selamat datang atas kunjungan kerja yang telah dilakukan Komite IV DPD RI ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam memberikan pandangan dan dukungan yang membangun dalam menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester I BPK RI Tahun 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sementara itu Wakil Komite IV DPD RI Basri Salaman mengatakan bahwa hasil disampaikan BPK pada LHK cukup bagus, yang kurang itu di beberapa tempat, tindak lanjut harus ditingkatkan lagi sehingga ke depan dapat dilaksanakan beberapa masalah dan diharapkan sekecil apapun penyelewengan penyelewengan yang terjadi dapat di cegah," ungkap Basri Salaman.

Lanjut Salaman permasalah ini merupakan permasalahan yang terjadi di semua daerah dan perlu percepatan tindaklanjutnya sehingga permasalahan itu tidak bertumpuk yang akan mengganggu pembangunan di daerah akibat dari terhambatnya anggaran dari pemerintah pusat dan memberikan imbas kepada pembangunan di daerah.

Pada kesempatan yang sama Koordinator Komite IV DPD RI Hudarni Rani yang juga mantan Gubernur Babel pertama asal Bangka Belitung menjelaskan hasil temuan BPK terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester I BPK RI Tahun 2018 harus segera dijelaskan dan ditindaklanjuti  dimana waktu yang diberikan selama 60 hari sehingga semua OPD harus bekerja keras dalam menyelesaikannya.

“Dari keseluruhan temuan harus dijelaskan dan ditindaklanjuti, dan diberikan waktu 60 hari harus dikerjakan dalam menyelesaikannya dan dampaknya berakibat terhadap daerah dan dapat diselesaikan dengan baik pada kuncinya ada pada OPD masing masing,” ucap Hudarni. 

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Sentosa
Fotografer: 
Sentosa
Editor: 
Mamaq