Wakil Gubernur Gelar Konsultasi Publik Untuk Rencana Zonasi Wilayah Pesisir

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Konsultasi Publik Dokumen Antara Kegiatan Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) yang bertujuan untuk mendapatkan masukan tanggapan, saran, dan perbaikan terhadap dokumen antara, serta memperoleh kesepakatan publik terhadap usulan alokasi ruang. Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Abdul Fatah saat Konsultasi Publik diLantai III kantor Gubernur pada Jumat (29/12/2017).

"Silahkan sampaikan pendapat dikesempatan ini, masukannya akan kami tangkap dan akan kami formulasikan karena ini Dokumen antara, bukan dokumen akhir".Ungkap Wagub.

Menurut Undang Undang No 27 Tahun 2007 dan UU No 1 Tahun 2014, Pemerintah daerah wajib menyusun RZWP-3-K sesuai dengan kewenangan masing masing.  Penetapan Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K merupakan salah satu upaya melaksanakan lima misi pembangunan kelautan Nasional yang tertuang dalam RPJPN 2005-2025, Dimana pertama menjaga meningkatkan kelestarian sumberdaya alam dan wilayah pesisir agar dapat berfungsi optimal dalam mendukung sistem kehidupan, Kedua meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melestarikan ekosistem laut, pesisir dan pulau kecil dalam pelaksanaan pembanguanan.

Selanjutnya yang ketiga, meningkatkan upaya pemeliharaan keamanan nasional dan pengamanan kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan, Keempat meningkatkan pembangunan kelautan secara terpadu, termasuk pengembangan iptek kelautan dan yang terakhir mengembangkan industri kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan.

" Dalam Konteks ekonomi maka perda RZWP-3-K dapat dipandang sebagai modal dasar bagi pemerintah provinsi didalam upaya mendorong perkembangan ekonomi diwilayah pesisir." Papar Wagub

Lebih dalam Wagub menyampaikan bahwa dengan terkoneksinya wilayah pesisir satu dengan lainnya untuk membentuk suatu sistem pusat kegiatan sosial dan ekonomi.  Pemanfaatan sumberdaya pesisir secara terarah dan berkelanjutan dapat memberikan dampak positif terhadap pelestarian sumberdaya pesisir dan pulau pulai kecil, perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi kelautan.

Menanggapi hal itu Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yan Megawandi menjelaskan bahwa selama ini pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah menyusun RZWP-3-K ini,tepatnya sejak Januari tahun 2016.

"Proses ini bukan proses yang kilat dan cepat kita telah memproses hal ini sejak Januari 2016 tetapi karena mekanisme tata penganggaran pada waktu itu, maka kegiatan ini tidak bisa dilakukan ditahun 2016, hanya beberapa bagian kecil saja yang bisa kita lakukan kemudian baru tahun 2017 kita memulai kembali". Jelas Yan

Pemerintah Provinsi selama tahun 2017 telah empat kali melakukan audiensi  dan konsultasi dengan 17 Kementerian seperti kementerian kelautan dan perikanan RI, ESDM, Menko Maritim, Kementerian Kehutanan,dan lainnya  yang dipimpin langsung oleh Gubernur, Wakil Gubernur beserta Anggota Komisi II DPRD Prov Babel.
Konsultasi publik ini diharapkan dapat memperoleh kesepakatan publik terhadap usulan alokasi ruang.

 

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Evani
Fotografer: 
Evani