Wakil Gubernur: Tingkatkan Kemampuan Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa

PANGKALPINANG  - Lembaga Kebijakan Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bersama dengan Unit Layanan Pengadaan Pemprov. Kep. Bangka Belitung  (ULP), pada hari Kamis (05/07) di Hotel Novotel mengundang sejumlah pelaku pengadaan di lingkungan pemerintah daerah baik di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota guna mengikuti sosialisasi Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018  tentang pengadaan barang/jasa yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2018 menggantikan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.

Sekretaris Utama LKPP,  Salusra Widya mengungkapkan,  efisiensi atas anggaran belanja pengadaan barang/jasa pemerintah, kondisi pasar, bisnis dan teknologi informasi yang selalu mengalami perubahan yang mempengaruhi dalam proses pengadaan barang/jasa serta untuk mencapai tujuan pembangunan nasional merupakan faktor yang mendasari lahirnya Perpres No. 16 tahun 2018 menggantikan Perpres No. 54 tahun 2010. 

“Ada tiga tantangan besar dalam pengadaan sehingga melatarbelakangi perlunya penguatan dan revisi  aturan, pertama adalah besaran nilai dari belanja pengadaan besar dan untuk mengefisienkan cost dari belanja barang/jasa pemerintah tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk anggaran pendapatan; kedua dimana kondisi pasar, bisnis dan teknologi informasi dan cara – cara bisnis yang mengalami perubahan jadi ini merupakan tantangan dalam proses pengadaan dan ini yang mendasari lahirnya Perpres baru ini”, ungkap Sulasra.

Sementara itu,  Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Abdul Fatah mengungkapkan melalui aturan baru tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, dapat menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa yang bersumber dari anggaran belanja pemerintah.

“Tujuan dari pemberlakukan Perpres No. 16 Tahun 2018 ini adalah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa,” tegas Wakil Gubernur.

Wakil Gubernur menambahkan melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan memberikan pemahaman dan meningkatkan kompetensi bagi pelaku pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah daerah, mengenai tata cara dan prosedural pengadaan barang/jasa sebagaimana yang telah diatur dalam Prepres No. 16 tahun 2018.

“Sosialisasi ini tujuannya juga untuk meningkatkan kompetensi para pelaku pengadaan dalam melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa pemerintah,” tutur Wakil Gubernur.

Adapun sejumlah perubahan pengaturan baru dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 terkait pengaturan baru mengenai tujuan pengadaan barang dan jasa yang bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, penyediaan;  meningkatkan produk dalam negeri, meningkatkan peran serta UMKM, meningkatkan peran pelaku usaha nasional.

Selain tujuan pengadaan, pengaturan baru lainnya diantaranya mengenai perencanaan pengadaan,  konsolidasi pengadaan, prosedur pengadaan penelitian, agen pengadaan, dan pengadaan swakelola. Serta menjelaskan persyaratan penyedia, perubahan mengenai tugas PPHP/PJHP, ketentuan HPS, jaminan penawaran dan sanggahan banding.  Untuk pengaturan baru pengadaan swakelola pada Perpres No. 16 tahun 2018 terdiri dari empat tipe yakni ;

a. Pengadaan swakelola tipe I yakni pengadaan dimana direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh K/L/PD penanggung jawab anggaran;

b. Pengadaan swakelola tipe II yakni pengadaan swakelola dimana direncanakan dan diawasi K/L/PD Penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh K/L/PD pelaksana swakelola

c. Pengadaan swakelola tipe III yakni pengadaan swakelola dimana direncanakan dann diawasi oleh K/L/PD Penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh organisasi lemasyarakatan

d. Pengadaan swakelola tipe IV pengadaan swakelola dimana direncanakan oleh K/L/PD penanggung jawab anggaran dan /atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Stevani
Fotografer: 
Stevani
Editor: 
Fitra