Yulizar: Pemprov Telah Lakukan Upaya Minimalkan Penyimpangan Anggaran

Pangkalpinang - Kejaksaan Tinggi ( Kejati ) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkerjasama dengan lembaga Pemerintah / Instansi Pemerintah, BUMN /BUMD, Asosiasi / Perusahaan Swasta, se - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Focus Group Discussion ( FGD ) di Ballroom Grand Parai Hotel Sahid Bangka, Rabu ( 31/10/2018 ).

FGD yang mengusung tema ' Peningkatan Peran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya Guna Mendukung Program Pembangunan Nasional ', dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yulizar yang mewakili Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman.

Dalam kesempatan tersebut, Yulizar menyampaikan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan peningkatan pelayanan kepada publik, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah  melakukan berbagai pembangunan proyek strategis, baik  pembangunan infrastruktur maupun investasi berupa barang dan jasa di dalam pemanfaatan penggunaan anggaran pusat maupun daerah.

Adapun  pelaksanaan pembangunan tersebut, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat melakukan dengan baik dan benar, baik mulai dari perencanaan, persiapan, dan hasil pekerjaan itu sendiri  sehingga peningkatan ekonomi seluruh masyarakat dapat terwujud dengan cepat, namun demikan tetap mengacu kepada  aturan yang berlaku.

"Pesatnya pembangunan yang dilakukan Pemerintah dalam semua lini sektor, baik dari segi kuantatif maupun kualitatif, tentulah membuka celah terjadinya penyimpangan yang dapat  menuju masalah hukum," paparnya.

Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi Babel sangat mengapresiasi apa yang dilakukan pihak kejaksaan untuk meminimalisir permasalahan hukum yang akan dihadapi dengan memberikan bantuan hukum, pendapat hukum, pendampingan hukum, serta kegiatan hukum lainnya.

"Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara aktif di dalam pengelolaan anggaran di dalam  pelaksanaan pembangunan daerah telah berkoordinasi dengan Kejaksaan dengan meminta pengawalan proses pembangunan untuk mencegah terjadinya penyimpangan anggaran," kata Yulizar.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Erwin Inradio