Yuswandi Berharap Nominal DIPA Terus Meningkat

Pangkalpinang – Yuswandi A Tumenggung Plt Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menginginkan agar tahun 2018 alokasi daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) melebihi belanja publik di Bangka Belitung. Sebab tahun depan, jumlah DIPA hanya sebesar Rp8,9 triliun. Jumlah tersebut juga termasuk kebutuhan dana instansi vertikal, transper dana perimbangan dan dana desa.

“Sementara jumlah pagu APBN tahun 2017 sekitar Rp2000 triliun.Melihat perbandingan ini, kita berharap ke depan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan alokasi dana lebih besar,” kata Yuswandi saat acara Penyerahan DIPA dan Dana Transper ke Daerah Tahun 2017, di ruang pertemuan Pasir Padi, Kantor Gubernur, Senin (19/12/2016).

Jika mencermati belanja publik APBD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jelas Yuswandi, masing-masing kabupaten/kota rata-rata di bawah Rp1 triliun. Jumlah kabupaten/kota ada tujuh, sehingga belanja publik se Bangka Belitung sedikit di atas alokasi APBN. Sebab di tingkat provinsi saja sudah sekitar Rp2,7 triliun. Kalau alokasi APBN dijumlah dengan belanja publik APBD se Bangka Belitung mendekati Rp19 triliun.

Menyinggung mengenai pertumbuhan ekonomi di Bangka Belitung, kata Yuswandi, pertumbuhannya berada di angka Rp36 hingga Rp38 triliun. Jika angka belanja publik sekitar Rp19 triliun, berarti 50 persen ekonomi di Bangka Belitung bergantung pada anggaran publik. Padahal, idealnya ekonomi Bangka Belitung sudah tumbuh jauh di atas kondisi saat ini.

Selain anggaran publik pemerintah, hendaknya ada instrumen lain untuk mengembangkan perekonomian. Yuswandi mengharapkan adanya kontribusi dari sektor swasta atau masyarakat. Pasalnya komposisi anggaran harus diperbaiki, namun bukan berarti mengurangi anggaran publik. Langkah yang dapat dilakukan dengan memperbesar pertumbuhan perekonomian.

“Banyak instrumen dapat dikedepankan. Penting melakukan analisa ke arah mana perekonomian di Bangka Belitung harus dibawa. Bapak Presiden menekankan mengenai singkronisasi pelaksanaan anggaran mulai tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota. Sebab jika jalan sendiri-sendiri, kita mengalami kelemahan dari waktu ke waktu,” jelasnya.

Tak hanya itu, sebab Presiden juga berpesan agar terus mengupayakan peningkatan pengelolaan APBD. Menurut Yuswandi, pengelolaan APBD harus terukur dan tepat waktu. Alokasikan dana desa paling sedikit sepuluh persen dari perimbangan kabupaten/kota. Daerah juga hendaknya mampu mengelola dana alokasi khusus fisik untuk pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan prioritas daerah.

Ini harus diperhatikan. Ia menegaskan, penggunaan dana desa mempercepat pembangunan sarana dan prasarana perlu dikendalikan untuk mencapai tujuan-tujuan lokal maupun nasional. Membuat singkronisasi antara belanja provinsi, kabupaten/kota dan desa sesuai kewenangan masing-masing. Selain itu APBD harus dapat disahkan tepat waktu agar dapat melaksanakan kegiatan di daerah.

“Kompetensi aparatur negara juga harus terus ditingkatkan. Sehingga dapat bekerja secara professional, baik dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Sudah seharusnya aparatur dapat memberikan pelayanan prima,” paparnya.

Sumber: 
Diskominfo Babel
Penulis: 
Rizky Fitrajaya/Huzari
Fotografer: 
Rizky Fitrajaya
Editor: 
Huzari | Adi Tri Saputra