Zona Integritas Menuju Bebas Korupsi, Birokrasi Bersih dan Melayani Se-Provinsi Babel

PANGKALPINANG – Berkembangnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di suatu negara merupakan salah satu faktor yang menjadikan suatu masyarakat, bangsa dan negara mengalami kemunduran bahkan kehancuran. Hal ini dikatakan langsung oleh Gubernur Provinsi Bangka Belitung Rustam Effendi dalam acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah se-Provinsi Bangka Belitung di Ruang Pantai Pasir Padi Kantor Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Kamis (30/3/2017).

Menurut Rustam, hal tersebut tentunya mengakibatkan cita-cita untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik menjadi sulit tercapai. Pembangunan fasilitas dan pemberdayaan publik terganggu dan akan semakin banyak dijumpai kemiskinan dan pengangguran di kalangan masyarakat, juga keterbelakangan dan ketertinggalan di berbagai bidang.

“Praktik korupsi mengakibatkan cita-cita untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik menjadi sulit tercapai,“ Ungkapnya.

Lebih jauh Rustam mengatakan, sejalan dengan perubahan-perubahan yang terjadi sebagai hasil dari pembangunan, maka pemerintahan yang bersih mutlak dibutuhkan tidak hanya agar masyarakat dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari pelayanan publik, melainkan juga untuk menciptakan lingkungan tumbuh lebih sehat dan efisien.

Pembenahan sumber daya manusia aparatur menjadi sangat penting karena fungsinya sebagai salah satu faktor penentu terciptanya pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien. Aparatur dituntut untuk semakin profesional, terbuka, inovatif, berakhlak dan amanah yang mengedepankan kepentingan publik dan mampu melaksanakan penyelenggaraan pelayanan secara optimal.

Rustam berharap melalui pencanangan ini institusi pemerintah berkomitmen semakin menguatkan tekad dan semangat untuk bekerja sebaik mungkin sesuai koridor yang telah ditentukan.

“Saya berharap melalui pencanangan ini institusi pemerintah berkomitmen semakin menguatkan tekad dan semangat untuk bekerja sebaik mungkin sesuai koridor yang telah ditentukan, “ Tegas Rustam.

Sujanarko, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan kegiatan pencanangan zona integritas ini sebagai langkah berani dari para pejabat pemerintah daerah ditengah masih maraknya korupsi.

Ia menambahkan, KPK sebagai lembaga independen bertugas untuk melakukan pemberantasan serta pencegahan korupsi tentu tidak dapat berjalan sendirian. Oleh sebab itu, upaya yang ditunjukkan Gubernur dan pejabat pemerintah daerah lainnya adalah bentuk partisipasi aktif dari elemen bangsa untuk bersama-sama melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi guna mewujudkan Indonesia yang bersih, transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi.

Ia berharap pencanangan ini tidak sebatas seremonial belaka, tetapi harus menjadi tekad dan komitmen dengan memulai langkah awal bersama seluruh jajaran pemerintahan baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota, mulai dari pimpinan tertinggi hingga individu untuk menerapkan zona integritas bebas dari korupsi.

“Saya berharap pencanangan ini tidak sebatas seremonial belaka, tetapi harus menjadi tekad dan komitmen dengan memulai langkah awal bersama seluruh jajaran pemerintahan baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota, mulai dari pimpinan tertinggi hingga individu untuk menerapkan zona integritas bebas dari korupsi, “ Ujar Sujanarko.

Menurutnya, hal itu dapat terlaksana melalui kerjasama implementasi rencana aksi yang telah disepakati dengan tim koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi KPK, membangun unit pengendalian gratifikasi, mendorong terbentuknya agen perubahan yang berintegritas serta melaksanakan pendidikan dan sosialisasi anti korupsi secara masif dan menyeluruh.

Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung Jumli Jamaludin mengatakan korupsi dapat menyebabkan kerugian besar untuk negara, seperti hancurnya perekonomian, rusaknya sistem pendidikan serta pelayanan kesehatan yang tidak memadai.

Menurut Jumli, korupsi sering terjadi dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar dimulai dari administrasi. Semakin tidak tertibnya administrasi dalam sebuah lembaga, semakin tinggi pula peluang tindak korupsi.

Pencanangan ini merupakan momentum yang sangat baik untuk memulai gerakan anti korupsi di lingkungan instansi pemerintah di Provinsi Bangka Belitung. Untuk itu, Ia berharap pencanangan ini dapat menjadi bentuk awal dari komitmen anti korupsi di setiap program kegiatan institusi khususnya dalam pelayanan publik.

“Ini adalah momentum yang sangat baik untuk memulai gerakan anti korupsi di lingkungan instansi pemerintah di Provinsi Bangka Belitung. Untuk itu, Saya berharap pencanangan ini dapat menjadi bentuk awal dari komitmen anti korupsi di setiap program kegiatan institusi khususnya dalam pelayanan publik, “ Ungkapnya.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Suci Lestari
Fotografer: 
Suci Lestari
Editor: 
Suci Lestari