PERANAN PENTING PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN DALAM KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Novita Frahesti Ade Wijaya
Perencana Pertama Bappeda Prov Bangka Belitung

Sesungguhnya secara deskriptif kemiskinan sangat berkaitan dengan ketahanan pangan khususnya kerawanan pangan merupakan fenomena sosial yang menjadi isu pembangunan berbagai daerah di Indonesia. Dikatakan bahwa kemiskinan dan kerawanan pangan merupakan dua buah fenomena sosial yang saling terkait.

 Bahkan dipandang memiliki hubungan sebab akibat. Kondisi ketahanan pangan yang rentan menjadi sumber kemiskinan, sebaliknya karena miskin maka ia menjadi rawan pangan atau tidak memiliki ketahanan pangan. Kerawanan pangan sendiri dapat terjadi secara berulang-ulang pada waktu-waktu tetentu karena alasan ekonomi atau kemiskinan, sehingga disebut sebagai rawan pangan kronis. Berbeda, jika terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam atau sosial dikatakan transien (sementara). Potret kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama kurun waktu periode 2006 hingga 2017 jumlah dan pesentase penduduk miskin adalah berfluktuasi, namun menunjukkan tren yang menurun. Menurut data yang dirilis BPS pada bulan September 2017 tingkat kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 5,30 persen, sedangkan nasional mencapai 10,12 persen. Artinya tingkat kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada di atas rata-rata capaian nasional.

Walaupun demikian tidak menyebabkan Pemerintah Daerah untuk tidak lagi menganggap kemiskinan bukan suatu masalah dalam prioritas pembangunan. Menurut CE Papilaya tahun 2013 dalam bukunya yang berjudul Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pemiskinan Bangsa, mengatakan bahwa secara faktual kemiskinan di Indonesia merupakan suatu permasalahan yang mendasar dalam pembangunan bangsa. Selama kemiskinan masih berada pada tingkat kronis maka dapat dikatakan pembangunan belum berdampak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, BPS mengukur jumlah dan persentase penduduk miskin menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (need basic approach).

Metode yang digunakan adalah menghitung garis kemiskinan (GK) yang terdiri dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan makanan (GKBM). Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kkal per kapita per hari yang diwakili 52 jenis komoditi. Sedangkan garis kemiskinan bukan makanan yaitu kebutuhan minimum untuk perumahan, sangan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dari segi makanan merupakan bersifat jangka pendek dengan bobot konsumsi makanan adalah 65 persen, sedangkan kemiskinan dari segi non makanan bersifat jangka panjang dengan bobot 35 persen. Berdasarkan data terakhir pada tahun 2017, bahwa sumbangan terbesar pada garis kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan adalah sama yaitu beras baru diikuti komoditi lainnya.

Beras memberi sumbangan sebesar 15,30 persen di perkotaan dan 20,65 persen di perdesaan. Berangkat dari situasi tersebut, apabila kita melihat rawan pangan kronis maka tidak lepas dengan fenomena kemiskinan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan menjadi suatu tantangan yang memerlukan perhatian serius Pemerintah Derah. Tanpa mengesampingkan rawan pangan transien (sementara). Hal ini disebabkan komoditi pangan pokok yaitu beras berkontribusi besar dalam garis kemiskinan. Perlu dicermati bahwa ada 3 aspek dalam ketahanan pangan antara lain : Ketersediaan pangan Berkaitan dengan peningkatan produksi pangan, penguatan cadangan pangan, dan penyediaan pangan berbasis lokal.

 Keterjangkauan pangan Berkaitan dengan pemasaran, pasokan dan harga pangan pokok. Pemanfaatan pangan Berkaitan dengan pengembangan pola konsumsi tertentu yang beragam, bergizi, dan aman. Berdasarkan aspek-aspek di atas, bahwa keterjangkauan pangan sangat berkaitan dengan sebab terjadinya rawan pangan kronis. Diasumsikan bahwa individu/rumah tangga tidak ada akses ekonomi memperoleh pangan. Hal ini mengakibatkan tidak terpenuhinya pangan secara cukup dalam jumlah, mutu, ragam, dan keamanan. Akses ekonomi ini lebih cenderung pada masalah harga pangan pokok. Kerawanan pangan sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yag ditentukan tingkat pendapatannya.

Menurut BPS dalam Profil Kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung September 2017 mengemukakan bahwa ada beberapa faktor terkait dengan tingkat kemiksinan. Pertama, adanya faktor inflasi atau kenaikan harga barang khususnya pada komoditi bahan makanan pokok (inflasi sebesar 0,87 persen pada periode September 2017). Kedua, adanya penurunan persentase total pengeluaran penduduk dikelompok 40 persen terbawah terhadap total pengeluaran seluruh penduduk, yaitu dari 23,43 persen pada Maret 2017 menjadi 23,39 persen pada September 2017. Ketiga, penyaluran rastra yang sempat terhambat pada periode Mei hingga Agustus 2017.

 Permasalahan ketahanan pangan dan kemiskinan masih menjadi perhatian dunia dan point penting dalam dokumen Suistainable Development Goals (SDGs). Lantas, bagaimana upaya yang dapat kita lakukan untuk dapat menggerakkan capaian angka-angka sumbangan garis kemiskinan melalui makanan terutama beras agar tidak tinggi, sehingga terget kebutuhan makan pokok masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan dapat terpenuhi. Upaya yang dilakukan tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan, namun membutuhkan kerja keras. Salah satu jawabannya adalah Pemerintah Indonesia menyusun peta ketahanan dan kerentanan pangan atau food security and vulnerabirity atlas (FSVA). Peta ketahanan dan kerentanan pangan adalah peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisis data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan.

Keluaran dari penyusunan peta tersebut adalah mengetahui wilayah yang memerlukan prioritas utama penanganan rawan pangan dan menentukan strategi kebijakannya agar penerima manfaat program pembangunan terutama masyarakat miskin tepat sasaran. Peta ini akan menjawab pertanyaan sebagai berikut : Dimana lokasi yang tahan/rentan terhadap ketahanan pangan Mengapa lokasi itu tahan/rentan terhadap ketahanan pangan Berapa jumlah penduduk yang tahan/rentan terhadap ketahanan pangan  Pada tahun 2018 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menyusun peta ketahanan dan kerentanan pangan dengan melibatkan berbagai Perangkat Daerah disesuaikan dengan fungsi dan tugasnya antara lain Bappeda, Badan Penaggulangan Bencana Daerah, Dinas Pangan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Dinas Kehutanan, dan BPS.

Penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan ini menggunakan 13 indikator yang terdiri dari 9 indikator rawan pangan kronis dan 4 indikator rawan pangan transien (sementara). Selanjutnya disusun berdasarkan metode analisis komposit dan updating data tahun 2018. Permasalahan kemiskinan disebabkan oleh multi faktor dan dapat pula diselesaikan secara muti sektor. Oleh karena itu, agar semua pihak dapat berperan aktif sehingga penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan memiliki peranan penting dalam kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan kebijakan penaggulangan kemikinan yang efesien dan efektif yang terintegrasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran yang memihak masyarakat miskin (pro poor) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

 Implikasi dari keberhasilan pembangunan tidak lepas dari aspek perencanaan dan penganggaran. Lebih penting lagi sebagai catatan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bahwa kebijakan-kebijakan yang disusun nanti tidak hanya sekedar impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip tanpa diimplementasikan. Suatu kebijakan tidaklah mudah untuk dilaksanakan, karena disesuaikan dengan kondisi yang sering berubah dan sulit untuk diprediksi.

Namun perlu kita ingat bahwa implemetasi kebijakan jauh lebih penting daripada hanya sekedar pembuatan kebijakan. Semoga melalui penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan kedepan akan menjadi contoh dan melahirkan inovasi-inovasi pembangunan lainnya dari Perangkat Daerah dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.


 

Penulis: 
Novita Frahesti Ade Wijaya
Sumber: 
Bappeda

ArtikelPer Kategori