Akselerasi Penerapan Dalam Pemerintahan, Wagub Bahas Pengembangan Infrastruktur IT

PANGKALPINANG -   Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Abdul Fatah pada hariRabu (11/07) memimpin pertemuan dengan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pihak pengembang infrastruktur independen, guna membahas akselerasi sekaligus penguatan pembangunan infrastuktur di bidang teknologi informatika.

Dalam pertemuan tersebut,  Wakil Gubernur mengatakan tujuan yang hendak dicapai terkait akselerasi atas pembangunan infrastruktur bidang informatika yang akan dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah membangun integrasi konektivitas sistem birokrasi pemerintahan.

 “Sesuai dengan program prioritas yang tertuang dalam RPJMD , diantaranyanya adalah membangun sistem birokrasi dan pelayanan publik yang terintegrasi, seperti integrasi sistem birokrasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, maupun dalam rangka membangun konektivitas sistem pemerintahan antara pemerintah provinsi  dengan pemerintah kabupaten/kota, serta mempercepat layanan  publik dan sistem birokrasi," jelas Wakil Gubernur.

Wakil Gubernur juga menyatakan diperlukan akselerasi pengembangan jaringan infrastruktur bidang  informatika untuk mendukung penyediaan dan pengembangan aplikasi sistem akuntabilitas pemerintahan.

 “Seluruh OPD akan dihubungkan dalam satu sistem aplikasi yang sama yang menyesuaikan dengan masing-masing fungsi OPD. Dengan telah terbangunnya jaringan infrastruktur bidang informatika dapat mendukung penerapan aplikasi sistem pemerintahan berbasis teknologi, menjaga akurasi dan ketepatan data melalui pengembangan aplikasi e-planning, e-budgeting serta e-monev," ungkap Wakil Gubernur.

Wakil Gubernur juga menjelaskan pemanfaatan infrastruktur bidang informatika yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam rangka mendukung sistem layanan publik yang mudah dan cepat.

“Masyarakat saat ini menuntut pelayanan pemerintah yang cepat, tepat dan kredibel. Sebagai contoh, dalam memperoleh data mengenai kondisi bencana yang terjadi,  pemerintah perlu memperoleh data yang cepat. Melalui terbangunnya sistem informasi geospasial berbasis teknologi,  pemerintah bisa mendapatkan datanya,” ungkap Wakil Gubernur.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Stevani
Fotografer: 
Stevani