Pasca Pilkada Dan Momentum Perencanaan Pembangunan Daerah

 

Bangsa Indonesia baru saja menyelenggarakan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (pilkada) pada tanggal 27 Juni 2018 yang lalu. Pelaksanaan pilkada serentak dilakukan oleh 171 daerah dengan rincian 71 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, dan Kota Pangkalpinang merupakan kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hajatan pilkada merupakan media untuk menyalurkan hak-hak politik masyarakat dan menjadi tahapan yang menentukan kelangsungan pemerintahan. Proses tersebut tidak hanya melahirkan kepala daerah yang akan menakhodai sebuah pemerintahan, juga sangat penting untuk memastikan jalannya roda pembangunan daerah ke arah yang lebih baik. Setiap pelaksanaan pilkada masyarakat tentu menginginkan munculnya pemimpin daerah yang dapat memberi harapan akan perubahan, perbaikan, serta kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan. Namun kenyataan yang terjadi selama ini seharusnya mewujudkan berbagai harapan masyarakat, justru yang seringkali dirasakan adalah setiap kali pilkada selesai selalu saja menyisakan berbagai persoalan di bidang pembangunan.

Kondisi seperti inilah yang dikhawatirkan, bahwa pelaksanaan pilkada tidak mengubah apapun. Tidak dapat dipungkiri, selama ini pelaksanaan pilkada terlihat sebagai bentuk rutinitas 5 tahunan. Keadaan yang sama tetap saja terjadi, kesenjangan atau ketimpangan dalam pembangunan. Artinya kondisi tersebut menunjukkan terjadinya ketidakadilan pembangunan. Disinilah pentingnya mengapa kebijakan pembangunan harus memberi koreksi terhadap ketimpangan dan ketidakadilan tersebut. Oleh karena itu, sangat disayangkan jika janji politik yang disampaikan ketika masa kampanye tidak selaras dengan penerapan kebijakan yang disampaikan ketika telah menjadi Kepala Daerah Terpilih apabila kebijakan pembangunan yang diambil tidak tepat, maka masyarakat yang akan menjadi korban dari produk kebijakan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa Kepala Daerah Terpilih mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan janji-janjinya ketika berkampanye. Implementasi janji-janji ketika kampanye dapat diukur dengan kinerja pembangunan yang dicapai oleh Pemerintah Daerah sebagai perwujudan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih. Kepala Daerah Terpilih dibantu Perangkat Daerah akan diawasi, dievaluasi, dan dinilai oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai perwujudan perwakilan rakyat yang mempunyai tugas fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Apa yang diharuskan oleh Kepala Daerah Terpilih pasca pilkada ?. Salah satu tanggung jawab yang sangat penting bagi kepala daerah yang telah terpilih pada pilkada serentak tahun 2018 adalah kewajiban untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 paling lambat 6 bulan setelah dilantik. RPJMD disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Dengan demikian tugas Kepala Daerah Terpilih akan membangun daerahnya sesuai janji politik yang ditawarkan melalui visi dan misi pada saat kampanye. Selain visi dan misi yang akan diterapkan oleh Kepala Daerah Terpilih, yang terpenting adalah pengawalan penyelenggaraan pemerintah dari masyarakat. Pengawalan pilkada tidak berhenti pada masa kampanye hingga pencoblosan semata. Tidak kalah penting adalah mengetahui seberapa jauh implementasi dari visi dan misi pemenang pilkada dalam produk kebijakan yang akan dilaksanakan pada penyelenggaraan pemerintahannya. Visi dan misi Kepala Daerah Terpilih akan disajikan dalam bentuk RPJMD dengan jangka waktu 5 tahun. RPJMD bersumber dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Selanjutnya RPJMD tersebut akan dijabarkan lagi dalam dokumen operasional antara lain Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD), Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS), serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Perencanaan pembangunan merupakan dimensi awal dalam manajemen pemerintahan, yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan itu sendiri. Seiring dengan adanya semangat untuk melaksanakan pilkada serentak pada waktu yang bersamaan maka menjadi momentum untuk melakukan perubahan pola perencanaan pembangunan daerah. Pentingnya proses perencanaan pembangunan daerah ini menandakan setiap daerah dituntut untuk dapat menimalisir kesalahan-kesalahan yang akan terjadi dalam proses pembangunan. Pembangunan daerah diharapkan dapat berjalan lebih efesien dan efektif. Setiap daerah memiliki permasalahan atau kendala yang berbeda-beda dalam penyusunan rencana pembangunannya. Hal tersebut menandakan bahwa dalam proses perencanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari isu strategis dan permasalahan khas yang akan dialami oleh daerah. Khususnya untuk 3 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang melaksanakan pilkada, terlihat masih adanya persoalan yang harus dibenahi dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan yang baik dan benar.

Perlu kita cermati bersama bahwa perencanaan pembangunan merupakan tahapan penting dan kritis dalam proses pembangunan, sehingga pada proses ini harus dilakukan secara komprehensif dengan didukung oleh data-data statistik yang memadai. Hal ini disebabkan perencanaan pembangunan akan menentukan arah pembangunan daerah ke depan, maka perlu dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Program pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah harus dapat menjawab berbagai permasalahan yang selama ini ada di masyarakat. Hal ini dapat dijelaskan melalui target indikator makro keberhasilan pembangunan daerah yang diukur antara lain Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), inflasi, kemiskinan, pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdampak terhadap prioritas program pembangunan yang dijalankan. Di samping itu perencanaan pembangunan saat ini harus sesuai dengan target pembangunan nasional.

Paradigma baru yang digunakan sebagai pendekatan penyusunan perencanaan pembangunan adalah pendekatan holistik tematik (penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan program prioritas), integratif (keterpaduan seluruh kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran), dan spasial (kegiatan prioritas direncanakan berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang jelas). Jadi pendekatan holistik tematik, integratif, dan spasial merupakan pendekatan yang memberikan keterpaduan, bukan pendekatan yang berangkat dari sektor atau tugas dan fungsi semata tetapi tugas dan fungsi yang mendukung keterpaduan. Selain itu kebijakan anggaran belanja tidak dilakukan berdasarkan pendekatan money follow function, tetapi money follows program dalam arti fokus anggaran hanya pada program-program yang bermanfaat untuk mendukung pencapaian sasaran agenda prioritas pembangunan. Fenomena bagi-bagi kue dan menghabiskan anggaran telah berubah dengan menyusun program berdasarkan manfaat yang menjadi suatu kebutuhan. Kemudian penyusunan RPJMD juga memperhatikan komitmen nasional dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Suistainable Development Goals (SDGs).

Sekali lagi, perencanaan pembangunan daerah merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan serta menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah. Kepala Daerah Terpilih hasil pilkada tanggal 27 Juni 2018 yang lalu, harus mampu mengubah orientasi pembangunan daerah yang bertujuan lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya di Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, dan Kota Pangkalpinang. Semoga.

 

 

 

Penulis  : Novita Frahesti Ade Wijaya/Perencana Pertama/Bappeda

Sumber : Novita Frahesti Ade Wijaya/Perencana Pertama/Bappeda

Penulis: 
Novita Frahesti Ade Wijaya/Perencana Pertama/Bappeda
Sumber: 
Dinas Kominfo