Peran Penggerak Swadaya Masyarakat Dalam Melakukan Pemberdayaan Masyarakat

Penggerak Swadaya Masyarakat adalah jabatan Fungsional atau Fungsional tertentu yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 28 Tahun 2018. Tugas pokok penggerak swadaya masyarakat adalah melaksanakan kegiatan swadaya masyarakat yang meliputi persiapan penggerakan, publikasi program, penggerakan masyarakat dan evaluasi penggerakan masyarakat.

Penggerak swadaya masyarakat pada awalnya merupakan jabatan fungsional tertentu yang melakukan tugas penggerakan masyarakat dengan focus penggerakan adalah masyarakat Transmigrasi. Tugas  yang dilakukan oleh seorang penggerak swadaya masyarakat dilakukan dalam rangka meningkatkan perkembangan masyarakat Transmigrasi mulai dari penempatan sampai dengan penyerahan kepada Pemerintah setempat dan menjadi Desa definitive.

Seiring dengan perkembangan maka peran dan fungsi serta tugas dari seorang pejabat fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat menjadi luas tidak hanya melakukan penggerakan masyarakat di wilayah Transmigrasi saja tetapi seluruh masyarakat mulai dari Desa, daerah tertentu, daerah tertinggal dan transmigrasi. Hal ini diakibatkan dengan adanya pengalihan pembinaan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi kewenangan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi. Maka Tugas dari pejabat fungsional penggerakan swadaya masyarakat menjadi sangat luas yaitu sebagai pejabat yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkelanjutan masyarakat desa. Peran dari pejabat fungsional penggerak swadaya masyarakat dalam rangka melakukan penggerakan memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka menciptakan kader masyarakat dan menciptakan desa yang mandiri. Lokus atau tempat penggerakan yang dilakukan oleh seorang penggerak swadaya masyarakat semakin luas tidak hanya wilayah transmigrasi saja tetapi seluruh wilayah baik wilayah desa, daerah tertentu dan daerah tertinggal. Para penggerak swadaya masyarakat ini bisa menjadi mitra bagi masyarakat dan pemerintah desa dalam rangka melakukan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk memajukan dan memandirikan desa sebagai entitas terkecil dari struktur pemerintahan di Indonesia.

Seorang penggerak swadaya masyarakat harus mempunyai dan memiliki kompetensi dalam rangka melakukan pemberdayaan masyarakat. Pada aspek teoritik, kompetensi Penggerak Swadaya Masyarakat mencakup enam kompetensi, yaitu Intervensi Sosial, Teknik Penyuluhan, Pengembangan Masyarakat, Manajemen Konflik, Manajemen Resiko, dan Pendidikan Luar Sekolah.

Keterkaitan keenam kompetensi tersebut dalam membentuk kemampuan Penggerak Swadaya Masyarakat menjalankan tugasnya adalah sebagai berikut. Intervensi Sosial, Teknik Penyuluhan, serta Pengembangan Masyarakat merupakan pengetahuan dasar yang harus dikuasai oleh Penggerak Swadaya Masyarakat dalam melakukan perubahan secara terencana dengan menekankan pada partisipasi masyarakat. Sementara Manajemen Resiko dan Manajemen Konflik merupakan pengetahuan untuk mengantisipasi resiko dan konflik yang mungkin terjadi dengan adanya perubahan. Selanjutnya, Pendidikan Orang Dewasa membekali Penggerak Swadaya Masyarakat agar memiliki kemampuan dalam melatih  masyarakat. Pada aspek level kompetensi dibagi menjadi lima level. Pengelompokan tingkat kemampuan ini dikembangkan dengan mengacu pada Bloom tentang competency leveling, meliputi remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, dan creating. Level dan kompetensi tersebut harus dimiliki oleh seorang pejabat penggerak masyarakat. Bagaimana mungkin akan melakukan suatu pemberdayaan masyarakat dengan tujuan memandirikan masyarakat kalau pejabat fungsionalnya tidak memiliki kompetensi.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat" apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek. Disini subjek merupakan motor penggerak, dan bukan penerima manfaat (bahasa Inggrisbeneficiaries) atau objek saja.

Menurut Mardikanto “2014:202”, terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu: Pertama; Perbaikan Kelembagaan “Better Institution”. Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemintraan usaha. Kedua; Perbaikan Usaha “Better Business” Perbaikan pendidikan “semangat belajar”, perbaikan aksesibisnislitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan. Ketiga; Perbaikan Pendapatan “Better Income” Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat. Keempat; Perbaikan Lingkungan “Better Environment”
Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan “fisik dan sosial” karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas. Kelima; Perbaikan Kehidupan “Better Living”, Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat. Keenam; Perbaikan Masyarakat “Better Community” Kehidupan yang lebih baik yang didukung oleh lingkungan “fisik dan sosial” yang lebih baik, diharapkan akan terwujud ke kehidupan masyarakat yang lebih baik pula. terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan yaitu prinsip kesetaraan, pasrtisipasi, keswadayaan atau kemandirian dan berkelanjutan “Najiati dkk, 2005:54”

Peran PSM dalam Pemberdayaan masyarakat

Sesuai dengan tugas yang dimiliki oleh seorang pejabat fungsional penggerak swadaya masyarakat yaitu melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan keberlanjutan wilayah desa. Sehingga tugas yang diemban oleh seorang penggerak swadaya memberikan pengaruh dalam memandirikan masyarakat yang ada di desa. Para PSM bisa bersinergi dengan para pendamping desa guna memandirikan wilayah desa yang ada di seluruh Indonesia. Pemberdayaan memiliki arti penting dalam merobah pola sikap masyarakat desa, untuk menjadi masyarakat yang penuh insiatif dan mandiri dengan tingkat partisipasi semua bermula dari masyarakat desa. Dengan berperannya penggerak sawadaya masyarakat ini diharapkan bisa membawa terhadap perubahan masyarakat yang ada di desa menjadi masyarakat yang mandiri dan maju.

Penulis: 
Jimmi Sofyan,S.IP.( Penggerak Swadaya Masyarakat Muda)
Sumber: 
Dinas Kominfo