Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Industri Rumahan

Terlahir sebagai seorang perempuan merupakan anugerah yang diberikan Tuhan yang wajib disyukuri. Bagi seorang perempuan berpartisipasi dalam pembangunan dengan cara bekerja untuk membantu perekonomian keluarga bukanlah suatu hambatan, hanya saja diperlukan pemahaman dan dukungan serta kebijakan yang bisa membantu perempuan agar lebih baik untuk menjadi mandiri dan percaya diri.

Kesetaraan ikut berpartisipasi dalam pembangunan adalah sesuatu yang sangat diapresiasi, walaupun masih ada di beberapa negara yang menomorduakan posisi dan hak-hak perempuan dibandingkan laki-laki. Paradigma bahwa perempuan disebut memiliki batas waktu untuk bekerja, karena jika perempuan sudah menikah maka ia akan hamil, melahirkan, menyusui dan mengurusi anak-anak hendaknya dipahami dan disikapi dengan bijaksana.

Di tengah kondisi perekonomian Indonesia saat ini, sangatlah penting untuk meningkatkan peran kontribusi dan partisipasi perempuan dalam pembangunan untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Peluang ini harus dapat dimanfaatkan oleh perempuan di seluruh Indonesia. Seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi khususnya perkembangan  ekonomi digital telah memberikan kemudahan untuk memasarkan hasil produk industri rumahan melalui internet (digital marketing), proses penjualan dapat dengan mudah dan cepat dilakukan.

Saat ini Indonesia sedang memasuki bonus demografi, diperkirakan 70 persen penduduk Indonesia akan berada pada usia produktif yang akan mencapai puncaknya pada tahun 2025-2030. Jika memperhatikan data persentase penduduk usia produktif dan tingkat pendidikan di Indonesia hal ini dapat menjadi peluang pasar yang besar sekaligus ancaman serius.  Bagaimana dengan jumlah penduduk usia produktif dan tingkat pendidikannya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ?

Jika mengkaji dan memperhatikan data Bangka Belitung Dalam Angka (BBDA) struktur usia penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tiga tahun terakhir ini (2016, 2017, dan 2018), jumlah penduduk usia produktif berkisar 68,11 persen dari total jumlah penduduk dengan komposisi rata-rata 52 persen laki-laki. Dari usia produktif yang bekerja, penyerapan tenaga kerja terbanyak didominasi pendidikan terakhir lulusan Sekolah Dasar dengan persentase diatas 97 persen sedangkan untuk penyerapan tenaga kerja lulusan SMP dan SMA berkisar diangka 90 persen sampai 96 persen.

Berdasarkan data ini dapat kita simpulkan bahwa kualitas tenaga kerja yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbilang masih rendah, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini di lakukan agar bonus demografi tidak berubah menjadi bencana demografi.

Salah satu upaya meningkatkan kualitas SDM adalah melalui pembekalan dan pelatihan agar mereka memiliki ketrampilan untuk bekerja. Diharapkan dengan pendidikan dan pelatihan itu SDM yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan memiliki ketrampilan dan kemampuan untuk menciptakan industri rumahan.

Industri rumahan merupakan industri skala mikro yang dilakukan di rumah oleh anggota keluarga dengan menggunakan peralatan sendiri dan dilakukan dengan cara yang masih sangat sederhana. Pengembangan industri rumahan terus menggeliat dan peran serta perempuan menjadi ujung tombak. Industri rumahan memiliki potensi besar dalam mendorong dan memperkuat ketahanan keluarga di berbagai aspek.

Pemenuhan hak ekonomi perempuan semakin dirasakan sebagai salah satu kebutuhan yang dapat mengantarkan kaum perempuan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Namun sebagian besar industri rumahan belum mempunyai legalitas sebagai badan usaha.

Melihat kondisi ini Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Perempuan.

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pembangunan industri rumahan yang bertujuan untuk melaksanakan pembangunan industri rumahan yang terkoordinasi, efektif dan efisien agar industri rumahan bertransformasi menjadi usaha kecil dan dapat menjadi sumber penghasilan dan peningkatan pendapatan, ketahanan keluarga serta kehidupan berkelanjutan.

Berdasarkan fakta yang disampaikan pada Workshop Pengembangan Industri Rumahan yang dilaksanakan di Hotel Shangrila Surabaya pada tanggal 4 Desember 2018, dapat dirincikan ada 73 persen industri rumahan dijalankan oleh perempuan yang berpendidikan rendah; lebih dari 55 persen berada di daerah pedesaan; lebih dari 70 persen berusaha di bidang pengolahan makanan; lebih dari 50 persen berskala sangat mikro (beroperasional dengan 1-3 pegawai dengan keberlangsungan usaha rendah antara 3-6 bulan) dan kurangnya sinergi antar instansi pemerintah.

Melihat fakta tersebut, diharapkan Pemerintah Daerah lebih fokus dalam mendukung pelaku industri rumahan terutama dalam merumuskan program kerja, penetapan target dan indikator kinerja pemberdayaan ekonomi perempuan yang ada di berbagai Perangkat Daerah.

Hal ini juga selaras dengan misi ke dua dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yaitu mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Dengan salah satu sasarannya adalah kualitas SDM termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Sebagaimana kita ketahui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025 kita masuk pada tahap ke IV Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Lebih menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Diharapkan dengan terbentuknya struktur ekonomi yang semakin kokoh akan berdampak pada daya saing perekonomian yang kuat sehingga menimbulkan pembangunan yang berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 merupakan pembangunan tahap ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025. Fokus pembangunan pada upaya menjaga dan meningkatkan perekonomian daerah serta upaya peningkatan kapasitas dan kualitas SDM. Peningkatan kualitas SDM ini menjadi sangat penting untuk diprioritaskan sebagai upaya menjadikan masyarakat sebagai subjek dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, memprioritaskan pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dengan salah satu program prioritasnya adalah percepatan pengurangan kemiskinan yang menyasar pada meningkatnya kontribusi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Diasumsikan dengan meningkatnya produk UMKM akan berkontribusi pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah sehingga akan mendukung peningkatan PDB.

Peningkatan pemberdayaan ekonomi perempuan bukan hanya menjadi tugas bagi Perangkat Daerah Pemberdayaan Perempuan saja, namun merupakan urusan lintas sektor yang perlu dikoordinasikan dengan organisasi yang terkait dan akademisi serta  melibatkan pihak swasta atau badan usaha dengan Program Coorperate Social Responsibility (CSR), sehingga perlu adanya sinergi antar Perangkat Daerah untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan industri rumahan suatu daerah.

Koordinasi dan pendampingan lintas sektor secara berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk, menciptakan inovasi produk baru dan dapat mengembangkan jejaring untuk memudahkan pemasaran produk. Pendampingan bagi industri rumahan pemula sangat diperlukan untuk mendorong semangat wirausaha sebagai pemicu mencari peluang usaha baru.

Dengan demikian diharapkan melalui pemberdayaan perempuan, pertumbuhan ekonomi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semakin meningkat dan angka pengangguran dapat diminimalisir.

Penulis: 
Dewi Permatasari/Perencana Pertama/Bappeda
Sumber: 
Perencana Bappeda Provinsi Kep. Babel

Artikel

11/09/2019 | Dinas Kominfo
20/08/2019 | Novita Frahesti Ade Wijaya/Perencana Bappeda Babel
11/07/2019 | Perencana Bappeda Provinsi Kep. Babel
04/05/2016 | Muhammad Irwan Effendi, ST, Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama

ArtikelPer Kategori