Gubernur Babel Dinobatkan sebagai Presiden Lada

PANGKALPINANG—Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman dinobatkan sebagai Presiden Lada. Dinobatkannya Erzaldi sebagai Presiden Lada oleh Kementerian Pertanian RI tersebut karena dianggap sebagai kepala daerah yang paling komitmen terhadap pengelolaan dan pengembangan lada.

Penobatan dan penetapan Erzaldi sebagai Presiden Lada disampaikan langsung oleh Dirjen Perkebunan, Kementerian Pertanian, Ir Bambang dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Komoditas Lada Nasional di Ballroom Restoran Gale-Gale, Pangkalanbaru, Bangka Tengah, Selasa (15/5/2017).

“Gubernur Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan sebagai Presiden Lada karena komitmen dalam pengembangan lada,” kata Bambang.

Rapat Koordinasi Pengembangan Komoditas Lada ini selain dihadiri oleh Dirjen Perkebunan dan Gubernur Babel, juga dihadiri oleh perwakilan dari 8 gubernur atau Kepala Dinas Pertanian dari delapan provinsi di Indonesia, Ketua Dewan Rempah Indonesia, petani, serta pelaku lada lainnya.

Delapan provinsi yang mengikuti rapat koordinasi ini adalah provinsi yang memiliki areal luas lahan perkebunan lada di atas 3.000 hektar.

Erzaldi menyambut baik penobatannya sebagai Presiden Lada oleh Dirjen Perkebunan ini. Sebagai komitmenya, lanjut Erzaldi, ia akan terus berusaha keras untuk meningkatkan produktivitas lada di Bangka Belitung khususnya dan lada di sejumlah daerah lainlpain umumnya.

Sementara itu dalam paparannya Bambang menyampaikan, produktivitas lada Indonesia pada urutan ke dua dunia, berada di bawah Vietnam. Untuk mengejar ketertinggalan dari Vietnam, maka harus ada komitmen dari semua pihak untuk terus mengembangkan jenis rempah ini.  

“Kalau untuk jumlah areal kebun lada di Indonesia pada tahun 2002 sampai 2014 mengalami peningkatan. Untuk itu luas arel kebun lada ini harus kita tingkatkan, dan ini harus menjadi komitmen semua komponen yang ada,” ujarnya.

Dia menyebut, lada dan perkebunan menjadi pondamental kekuatan bangsa dan menjadi komoditas yang pentig bagi kehidupan. Untuk melakukan pengembangan lada secara nasional, pihaknya mengacu kepada jumlah kawasan, , sinergi program, dan konsen pada pembenihan.

 Menurut Bambang, bagi daerah yang konsen dalam pengembangan lada, maka akan mendapat prioritas dari pemerintah pusat. “Daerah yang serius mengurus lada, akan menjadi prioritas dalam alokasi APBN,” katanya.

Dia juga menyoroti soal penting untuk penguatan kelembagaan bagi petani lada. Jika kelembagaan petani tidak kuat, maka daya tawar petani akan semakin lemah.

“Ini kunci membangun perkembangan lada. Sampai hari ini agro industri perkebunan lada tidak berkembang. Sederhanannya kacang garing saja masih dikuasai industri besar seperti 2 Kelinci dan Garuda. Dan harus diakui bahwa petani kita belum berdaya untuk menghasilkan produk untuk memasuki pasar-pasar besar,” paparnya.

Untuk itu salah satu tugas pemerintah adalah menyetarakan kelembagaan petani. Kelompok petani dan masyarakat harus kuat dan skala ekonomi harus lebih besar. “Dengan ini petani akan membeli pupuk bisa dengan murah, membeli sarana produksi dengan murah, memelihara tanaman dengan mudah dan menjual hasilnya dengan lebih mahal,” ujarnya.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Mamaq