Memahami Arti Computer Assisted Test (CAT) CPNS (Translate)
Penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien menjadi tuntutan di era globalisasi yang sarat dengan persaingan global. Kenyataan tersebut menuntut professionalme aparatur dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Tuntutan terhadap profesionalisme aparatur...Penulis : Wedius Virkiyan, S.Sos, Humas BKD Prov. Kep. Babel ()
Urgensi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Aparatur Sipil Negara
Negara mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi setiap orang/individu sebagai warga negara atas perlakuan yang sama dihadapan hukum (equality before the law). Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap orang berhak atas...Penulis : Rumiyanto, SH (BKD Babel)
Pentingnya Validitas Analisis Jabatan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan pelayan publik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. PNS dituntut untuk bekerja secara professional, jujur dan melayani masyarakat dengan baik. Dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014, semakin menuntut kita...Penulis : Wuri Handayani, S.Psi (Dinas Kesejahteraan Sosial Babel)
Analisis Permintaan Sayur-Sayuran Dalam Pemenuhan Sendiri Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Abstract : Studi ini berusaha untuk memberikan gambaran tentang potensi keuntungan dari pemenuhan sendiri akan kebutuhan sayur-sayuran di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mula-mula dilakukan estimasi terhadap fungsi permintaan sayur-sayuran yang dilakukan secara sistem dengan kelompok...Penulis : Agung Dwi Chandra,ST,MSE (Bappeda Babel)
Dampak Positif Dan Negatif UU KIP Bagi Pemerintah Dan Masyarakat
I. Pendahuluan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dirancang sebagai alat kontrol penyelenggaraan Negara, Badan Publik, Lembaga Negara, Organisasi agar penyelenggaraan dan penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN dan atau APBD menuju pengelolaan yang bersih, transparan dan...Penulis : Surianto S.Sos (Diskominfo Babel)
Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
1. Latar Belakang Keterbukaan untuk memperoleh informasi semakin hari mengalami desakan yang cukup signifikan seiring dengan tuntutan diera globalisasi saat ini, sehingga disahkannya Undang-undang Nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (K I P) dan secara efektif...Penulis : Surianto S.Sos (Diskominfo Babel)
Peran Strategis Pranata Humas Dalam Instansi Pemerintah
Sejalan dengan perkembangan sistem pemerintahan yang terjadi di Indonesia sekarang ini, maka dituntut adanya paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu paradigma sistem pemerintahan yang mengarah pada ”Good Governance”. Merujuk pada perkembangan kebijakan pemerintahan yang...Penulis : Surianto S.Sos (Diskominfo Babel)