198 Desa/Kelurahan di Babel Capai ODF

PANGKALPINANG - Sampai dengan Desember 2019, 198 desa/kelurahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah mencapai status Open Defecation Free (ODF) atau bebas dari buang air besar sembarangan.

Pada Rapat Koordinasi Kesehatan Lingkungan yang bertempat di ruang pertemuan kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang diwakili oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Bahuri menjelaskan bahwa tiga desa di antara desa ODF tersebut merupakan lokus program intervensi kesehatan lingkungan tahun 2019, yaitu Desa Saing, Neknang, dan Rukam (Kabupaten Bangka Barat). (11/12/2019)

"Untuk kecamatan, terdata empat kecamatan sudah mencapai ODF, yaitu dua di Kabupaten Bangka dan dua di Kabupaten Bangka Selatan," jelasnya.

Berdasarkan data per 10 Desember 2019, menurut Bahuri, akses sanitasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat sebesar 93,95%. "Jumlah desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)  sebanyak 12, terdiri atas lima desa di Kabupaten Bangka, satu desa di Kabupaten Bangka Selatan,  dan enam desa di Kabupaten Bangka Tengah," tambahnya.

Lebih lanjut, Bahuri menjelaskan bahwa akses air bersih dan sanitasi yang layak bagi semua warga indonesia menjadi salah satu indikator dalam RPJMN tahun 2015-2019. "Dan ini juga menjadi salah satu target dalam Sustainable Development Goals (SDG) tahun 2030 atau dikenal tujuan pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan sebagai agenda 193 negara anggota PBB dan harus dituntaskan pada 2030," lanjutnya.

Sementara Kepala Seksi Kesehatan Kerja, Olahraga, dan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sujari menjelaskan bahwa ketersediaan sarana sanitasi dan air bersih sangat penting. "Penggunaan air dan sanitasi yang tidak layak dapat menyebabkan terjadi pendarahan serta infeksi penyakit berbasis lingkungan, misalnya diare, hepatitis A, dan disentri, dan juga stunting," jelasnya.

Selama ini, lanjut Sujari, penduduk miskin yang tidak memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak, mengorbankan pendapatannya untuk membeli air yang merupakan kebutuhan dasar. "Hal ini membuat pendapatan untuk pemenuhan gizi menjadi berkurang. Air minum dan sanitasi yang layak juga merupakan penyumbang untuk perbaikan status kesehatan, terutama kesehatan perempuan dan anak," ungkapnya.

Pada tahun ini, tambahnya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengalokasikan dana untuk program intervensi kesehatan lingkungan berupa pembangunan jamban dan sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) di 17 desa. "Delapan desa di Kabupaten Bangka Barat dan sembilan desa di Kabupaten Bangka. Lokus intervensi kesling di Kabupaten Bangka meliputi Kecamatan Mendo Barat, Belinyu, Bakam dan Puding Besar, sedangkan Kabupaten Bangka Barat meliputi Kecamatan Simpang Teritip dan Jebus," jelasnya.

"Rapat koordinasi ini sangat strategis untuk meningkatkan percepatan pencapaian akses sanitasi dan air minum yang layak terkait perilaku dalam penanggulangan stunting," pungkasnya.
Dalam kesempatan ini, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan apresiasi kepada:
- empat tenaga pendamping teknis STBM pada lokus intervensi kesehatan lingkungan
- tim kesehatan lingkungan Kabupaten Bangka dan Bangka Barat, Puskesmas Bakam dan Simpang Teritip
- tim penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (pamsimas) provinsi
- tim dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Republik Indonesia Kepulauan Bangka Belitung atas fasilitasinya dalam proses pelaksanaan kegiatan intervensi kesehatan lingkungan tahun 2019.

Sumber: 
Dinkes Babel
Penulis: 
Adinda Chandralela
Fotografer: 
Asmiani