2013 Sebagai Tahun Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Daerah

Jakarta- Pemerintah terus berupaya dalam mengembalikan kepercayaan Publik, sebagai bentuk komitmen dalam menjalankan Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah telah menetapkan tahun ini sebagai titik tolak pelaksanaan Reformasi Birokrasi Daerah.

Tujuan Reformasi Birokrasi yaitu untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan membersihkan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Melalui Lembaga Administrasi Negara (LAN) Pemerintah menggelar Seminar Nasional, yang mengangkat tema, mengembalikan kepercayaan public melalui Reformasi Birokrasi, Inovasi daerah dan Peningkatan daya saing daerah, di Aula Gedung Lembaga Administrasi Negara (LAN), rabu 3 juli 2013.

Acara yang dibuka secara resmi, Wakil Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo, Wakil Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo.

Acara Seminar Nasional kali ini menghadirkan Narasumber yang terdiri dari Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Eko Maulana Ali, Prof Winarni Monoarfa Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo,  Muzakkar  A Gani Asisten III, Anton Supit Wakil Ketua APINDO.

Lukita Dinarsyah Tuwo Wakil Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Bappenas, saat Membuka acara menjelaskan ada tiga faktor Pentingnya Kepercayaan Publik terhadap Reformasi Birokrasi Pemerintahan, Yaitu, pertama  efektivitas penyelenggaraan pemerintahaan dan pembangunan salah satunya dipengaruhi oelh faktor kepercayaan public, kedua pelaksanaan reformasi birokrasi baik pada level nasional maupun daerah diharapkan dapat mendorong, terwujudnya inovasi daerah dan peningkatan daya saing daerah, meningkatnya kualitas pelayanan public, adanya perbaikan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

“Bila hal tersebut dapat diwujudkan maka niscaya kepercayaan public pada pemerintah akan makin meningkat”ujar Wamen Bappenas.

Sementara itu, Wakil Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo, mengatakan, Administrasi public di Indonesia saat ini masih bercorak cara berfikir dan bertindaknya sangat menitikberatkan pada peraturan, sehingga menurutnya hal itu tidak menghasilkan aparatur sipil yang inovatif dan berdaya saing.

“Untuk menjadi Negara nomor tujuh di dunia pada tahun 2030, Indonesia membutuhkan birokrasi yang berbasi vision, mission dan ferformance serta inovatif dan dinamika terhadap perubahan lingkungan strategis”. Ungkap WamenPAN dan RB saat membuka acara, rabu 3 juli 2013.

Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Eko Maulana Ali, menjelaskan saat ini Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 1. 261. 737 jiwa, dimana luas wilayahnya sekitar 81.725,14 KM, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari enam Kabupaten dan Satu Kota, terdiri dari dua pulau besar yaitu pulau Bangka dan Pulau Belitung serta ratusan pulau-pulau kecil, jelas Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diwakili oleh Kepala Badan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Nazalyus, saat menjadi Narasumber.

Nazalyus mengungkapkan, Pemerintahan Provinsi kepulauan Bangka Belitung menetapkan delapan quick wins, yang terdiri dari digitalisasi produk hukum, terintegrasinya absensi pegawai, terintegrasinya data pegawai, program satu kecamatan satu milyar, sistem pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayan kesehatan rumah sakit Provinsi Soekarna hatta, sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) perizinan, e- complain pelayanan public, serta standar pelayanan minimum.

Dengan melaksanakan Reformasi Birokrasi di Provinsi Kepulauan bangka Belitung, kini Provinsi kepulauan bangka Belitung telah merasakan hasil yang dicapai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Reformasi Birokrasi.

 “analisis beban kerja uraian jabatan dan peta jabatan telah selesai dilaksanakan, melakukan evaluasi jabatan dan tupoksi dinas-dinas untuk mengetahui permasalahan dan solusi yang akan dilaksanakan, serta bekerjasama dengan DPRD telah mengesahkan Perda tentang SOTK lembaga teknis daerah dari 14 skpd 12 skpd dilakukan perubahan baik nomenklaturnya ataupun eseloneringnya, terakhir yaitu forecasting proyeksi kebutuhan selama tiga tahun kedepan dapat diketahui”. Ungkapnya. (adits)

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Adi Tri Saputra
Fotografer: 
Adi Tri Saputra
Editor: 
Adi Tri Saputra