34 Perda Dibatalkan

Pangkalpinang – Sebanyak 34 peraturan daerah (perda) se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibatalkan Kementerian Dalam Negeri RI. Sejumlah perda tersebut di antaranya, lima perda pemerintah provinsi, tiga perda Kota Pangkalpinang, lima perda Kabupaten Bangka, tujuh perda Belitung dan tiga perda milik Kabupaten Bangka Selatan.

Sedangkan sebelas perda lainnya yaitu, masing-masing empat perda Kabupaten Belitung Timur dan Bangka Barat serta tiga perda Kabupaten Bangka Tengah. Sahirman Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan, pembatalan 34 perda disebabkan ada peralihan kewenangan antara pemerintah kabupaten/kota kepada provinsi maupun sebaliknya.

Lebih jauh ia menjelaskan, ini merupakan dampak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, disebabkan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Juni lalu Presiden RI Joko Widodo mengumumkan pembatalan 3.143 peraturan daerah se-Indonesia. Peraturan tersebut dianggap bermasalah, karena dinilai menghambat birokrasi dan perizinan investasi,” jelasnya saat penyerahan keputusan Mendagri tentang pembatalan perda kabupaten/kota dan provinsi, di ruang pertemuan Pasir Padi, Kantor Gubernur, Jumat (7/10/2016).

Tak hanya itu, jelas Sahirman, perda yang dibatalkan juga bertentangan dengan kewenangan yang dimiliki dan berpotensi memicu polemik. Pembatalan perda bukan merupakan kesalahan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, namun ini menunjukkan niat baik dan kerja nyata dari pemerintah pusat dalam memberikan kepastian hukum.

“Kepastian hukum yang ingin diwujudkan pemerintah pusat bertujuan mendorong daya saing ekonomi daerah, dan selanjutnya berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” paparnya.

Maskupal Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menambahkan, kegiatan ini bertujuan melaksanakan pembinaan dalam rangka pengawasan berjenjang sesuai kewenangan yang diatur undang-undang. Dalam hal ini pemerintah provinsi sebagai wakil dari pemerintah pusat berwewenang melakukan pembatalan perda.

Masih banyak aturan daerah menyulitkan pengusaha berinvestasi. Ia menegaskan, aturan itu dinilai menghambat pembangunan ekonomi daerah. Pembatalan aturan guna menyelaraskan, sehingga jika aturan dilaksanakan secara efektif dan efisien tidak mengganggu kegiatan usaha masyarakat. Rasionalisasi perda akan dilakukan secara terus menerus.

“Rasionalisasi untuk menemukan peraturan yang memenuhi unsur dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan lebih tinggi serta yang bertentangan dengan aturan kesusilaan,” tegasnya.

Sumber: 
Diskominfo Babel
Penulis: 
Suci Lestari
Fotografer: 
Surianto
Editor: 
Huzari | Adi Tri Saputra