60 Peserta Ikuti Publikasi UU JDIH

Pangkalpinang- Sebanyak 60 Peserta mengikuti kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan tentang jaringan dan dokumentasi hukum (JDIH) di ruang pertemuan hotel Bangka City Air Itam Pangkalpinang, rabu (21/08/2013).

Azrizal staf ahli Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bidang pertambangan, menjelaskan dengan ditetapkannya peraturan Presiden No 33 tahun 2012 tentang jaringan dan dokumentasi informasi hukum (JDIH) sebagai pedoman untuk memberi pemahaman dan kepatuhan hukum di masyarakat, jelasnya saat membuka secara resmi kegiatan publikasi perundang-undangan, di hotel bangka city pangkalpinang, rabu (21/08/2013)

Ditambahkannya, dengan terselenggaranya kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai hukum kepada para aparatur dan masyarakat umum pada khususnya, serta pembangunan bidang hukum yang merupakan bagian dari pembangunan nasional, katanya.

Jaringan komunikasi dan informasi merupakan suatu sistem berdaya guna bersama peraturan perundangan dan dokumentasi secara tertib terpadu dan berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya, serta sebagai layanan sehingga lebih terpadu dalam memberikan informasi lebih cepat akurat dan terpadu, jelasnya.

"Hukum ini dimanapun ada, baik di masyarakat, setiap ada masyarakat pasti ada hukum, jadi berkaitan dengan kemajuan komunikasi dan informasi hukum sehingga kita perlu memanfaat dan mengelola data serta penyajiannya informasi mengenai peraturan hukum, ujarnya.

Mari kita tingkatkan pemahaman dan layanan informasi hukum kepada masyarkat sehingga pelayanan publik di negeri serumpun sebalai dapat terlaksana dengan baik, harapnya.

Irwanto kasie Publikasi Biro Hukum Provinsi Babel bertindak selaku ketua Panitia penyelenggara kegiataaan, mengatakan narasumber yang akan mengisi kegiatan ini sebanyak 3 orang, narasumber yang terdiri dari Muzani dari biro hukum kementerian dalam negeri, Ismail dari Kanwil Kemenkum HAM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Faisal dari Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Ditambahkan Irwanto bahwa Biro hukum selaku leading sektor, namun setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga harus ikut serta dalam menjalankan dan mempublikasikan tentang informasi hukum, katanya.

"Untuk mengakses tentang masalah hukum kini dapat di akses di website/link biro hukum di jdih.babelprov.go.id  yang bekerjasama dengan diskominfo provinsi Kepulauan Bangka Belitung". Ungkapnya.

Muzani, biro hukum kementerian dalam negeri mengatakan Perlunya sistem dokumentasi informasi supremasi hukum, dengan adanya sistem komputerisasi dokumentasi yaitu untuk mempermudah kita mengakses informasi tentang informasi hukum dan peraturan daerah, ujar Muzani saat bertindak menjadi narasumber pada acara publikasi peraturan perundang-undangan tentang jaringan dan dokumentasi hukum (JDIH) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di ruang pertemuan hotel Bangka City Air Itam Pangkalpinang, rabu (21/08/2013).

"kini telah terkodukumentasi sebanyak 23 ribu perda di dalam JDIH kementerian dalam negeri, setiap daerah wajib menyampaikan dan mengirim perda yang ada ke JDIH kementerian dalam negeri" katanya. (fa/adit).

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Fajrina | Adit Tri Saputra
Fotografer: 
Adi Tri Saputra
Editor: 
Adi Tri Saputra