Apa itu PSAT?

Pangkalpinang – Apa sebenarnya PSAT? “PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (blanching), atau proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diijinkan untuk memperpanjang masa simpan.” Jelas Damiri, Kepala Dinas Pangan Pemprov Bangka Belitung pada Rakor keamanan pangan di Sun Hotel Pangkalpinang, Selasa (8/10/2019). 

“Sedangkan keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Hal ini sesuai dengan amanat UU No.18 tahun 2012 tentang Pangan,” tambah Damiri.

“Untuk itu, penting bagi kita menjaga keamanan pangan segar yang akan dikonsumsi masyarakat. Hal ini juga untuk menekan isu-isu terkait pangan yang beredar di masyarakat,” lanjut Damiri.

Isu tentang pangan yang beredar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di jelaskan Damiri diantaranya adalah isu beras yang di duga merupakan beras plastik dan dijual untuk dijadikan nasi uduk dan bubur. Kemudian adanya isu beras oplosan yang dikemas menggunakan Merek tertentu yang beredar di pasaran. Ada lagi isu anggur berformalin yang beredar di Bangka Tengah.

Kemudian isu penahanan lada Indonesia karena kontaminasi aflatoksin, cemaran residu pestisida, keluhan Negara Importir terhadap tingginya kadar kotoran dan kontaminasi mikroorganisme (cemaran bakteri Salmonella melebihi ambang batas), pemberian label yang kurang jelas, dan ditambah lagi dengan kecurangan pedagang dalam negeri yang mengoplos lada.

“Hal ini menjadi penting bagi pemerintah untuk melakukan pengendalian dan pengawasan keamanan pangan. Yakni, dengan memberikan perlindungan kepada konsumen dan memastikan bahwa produk yang dihasilkan produsen aman untuk dikonsumsi, terutama yang terkait dengan legalitas pangan, manajemen pengawasan, inspeksi, laboratorium, serta informasi edukasi dan training,” tutup Damiri.

Sejatinya, produsen pangan sebagai pelaku usaha bertanggungjawab untuk menghasilkan pangan yang lebih baik mutunya dan lebih aman. Sebaliknya, konsumen yang merupakan masyarakat mempunyai hak untuk mendapat pangan yang lebih baik mutunya dan lebih aman sesuai dengan pilihannya.

 

Sumber: 
Dinas Pangan Babel
Penulis: 
Dini