Aparatur Harus Profesional dan Berdedikasi

Pangkalan Baru - Aparatur harus profesional, berdedikasi, bekerja keras dan menjunjung tingggi kejujuran dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi harus terus dilaksanakan dan menjadi pendorong agar kita tetap fokus dan bersemangat sehingga menjadi provinsi terdepan dan terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian disampaikan oleh Hidayat Arsani, Wakil Gubernur Kep. Bangka Belitung saat membuka acara Workshop Monitoring dan Evaluasi Pelakasanaan Reformasi Birokrasi Bagi Kepala SKPD di Lingkungan Pemrov Bangka Belitung, di Hotel Santika Pangkalan Baru, Rabu (28/05).

Reformasi birokrasi sangat penting guna mendukung terwujudnya SDM yang berkualitas dan profesional. SDM yang berkualitas akan memudahkan terwujudkan good governance dan clean governance di Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Hidayat mengatakan bahwa aparatur harus memiliki kejujuran, dedikasi, loyalitas, dan kompetensi dalam bidang sehingga jabatan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, dan kenaikan pangkat para pejabat harus sesuai dengan kompetensi, keahlian, dan latar belakang pendidikannya sesuai dengan Road Map reformasi birokrasi.

Road Map Reformasi Birokrasi Prov Babel telah diluncurkan pada tanggal 23 Mei 2013 yang lalu, yang mana didalam nya terdapat delapan agenda Quickwin yang telah dicanangkan adalah digitalisasi produk hukum, terintegrasinya absensi dan database pegawai, satu kecamatan satu miliyar, sistem pengaduan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan RSP, sistem pelayanan terpadu satu pintu, e-complaint pelayanan publik, dan standar pelayanan minimum.

"Dengan ada workshop ini, kita semua dapat memahami dan secara bertahap bisa merubah maindset dan culture set aparatur pemerintah dimasing-masing SKPD secara utuh dan berkesinambungan", harapnya.

Sementara itu, Prof Dr Sofian Effendi, UNDP-Jakarta dan UGM selaku narasumber mengatakan bahwa visi Indonesia adalah mewujudkan Indonesia yang mandiri, Maju, Adil, dan Makmur. Sedangkan tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya aparatur negara yang profesional, dinamis, dan cepat merespon kondisi yang begitu dinamis sesuai dengan pertumbuhan ekonomi kawasan asia yang berkembang pesat.

Reformasi birokrasi diharapkan mampu merubah budaya kinerja aparatur dan meningkatkan daya saing daerah dalam menghadapi era globalisasi saat ini. Daerah harus mampu melakukan reformasi birokrasi untuk efisiensi dan efektivitas kinerja, meningkatkan pelayanan publik, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi.

"Reformasi birokrasi didaerah dapat dilakukan dengan strategis penguatan aparatur didaerah dengan mempercepat penerapan UU ASN dan percepatan Perpu pelaksana UU ASN di tingkat daerah", jelasnya.

Sofian Effendi mengatakan bahwa tujuan dari UU ASN adalah untuk menerapkan Strategic Human Resource Management dan memantapkan sistem merit dalam manajemen SDM ASN, ASN yang bersih dari intervensi politik, dan aparatur pemerintahan sebagai profesi terhormat yang mengutamakan integritas.

Lebih jauh lagi ia mengatakan bahwa berdasarkan UU ASN, gubernur diberi kewenangan untuk mengangkat pejabat teras disuatu daerah dan harus dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku dengan sistem uji merit, yang mana KSN bisa membatalkan pengangkatan pejabat jika tidak sesuai dengan sistem yang berlaku.

"Pengangkatan pejabat dalam UU ASN harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan sistem penilaian uji Merit, dan kompetensinya serta bebas dari KKN", ujarnya.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Surianto
Fotografer: 
Surianto
Editor: 
Surianto