APBD Harus Standar Harga Profesional

Pangkalpinang – Berdasarkan pengamatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masih banyak terjadi penyusunan APBD tak didukung standar harga profesional. Buktinya terdapat satuan standar biaya terlalu tinggi, sehingga menimbulkan potensi mark up.

Busyro Maqoddas Wakil Ketua KPK mengatakan, penggunaan standar harga profesional untuk mencegah mark up. Oleh sebab itu pemerintah membayar biaya perjalanan dinas menggunakan sistem at cost atau dibayar sesuai kebutuhan. Ini merupakan bentuk pencegahan dan membuat efisiensi anggaran cukup besar.

“Gambaran umum hasil pengamatan APBD tahun 2013, penyusunanan APBD belum didukung standar harga profesional,” tegasnya saat Semiloka Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (15/10/2014).  

Lebih jauh ia mengatakan, selain itu masyarakat kurang dapat menikmati pelayanan atau fasilitas publik yang seharusnya diterima dari pemerintah daerah. Diharapkan ke depan pengelolaan APBD didasari semangat memberikan manfaat kepada sesama. Sebab penindakan kasus korupsi berkat adanya laporan masyarakat, untuk itu laporan masyarakat tidak boleh diabaikan.

“Jika ada laporan masyarakat tentang tindak pidana korupsi, maka akan kami selidiki sesegera mungkin. Namun laporan tersebut tidak cukup jika tidak didukung minimal dua alat bukti, karena KPK melakukan tindakan hukum tanpa tebang pilih,” ungkap Busyro.

Selain Busyro, kegiatan supervisi dan semiloka pencegahan korupsi yang digelar di lantai III Kantor Gubernur ini juga dihadiri Meidyah Indreswari Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Sementara itu, dari tujuh kabupaten/kota di Bangka Belitung hanya Bupati Bangka Selatan menghadiri acara ini.

Sebelumnya Hidayat Arsani Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menjelaskan, kegiatan seperti ini untuk mengingatkan aparatur negara dapat mengelola keuangan negara dengan baik. Kepala daerah seharusnya berperan penting dalam upaya pencegahan tindakan korupsi.

Menurut Wagub, menghadirkan isteri pejabat saat pelantikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan tindak korupsi. Sebab isteri berperan penting mengingatkan suami yang mempunyai jabatan agar bekerja sesuai ketentuan hukum.

“Isteri dapat mengingatkan suami agar selalu bekerja mengacu perundang-undangan,” jelasnya.(nn/ami)

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Evani
Fotografer: 
Nona Dian Pratiwi
Editor: 
Huzari