APBD Perubahan Babel Turun Hampir Rp 33 Miliar

PANGKALPINANG - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 mengalami penyusutan melalui APBD Perubahan. Sebelumnya APBD 2014 sebesar Rp 1.755 triliun lebih, namun pada APBD Perubahan yang disahkan Senin (08/09/2014), menjadi Rp 1.722 triliun lebih. Selisih penurunan dari sebelumnya mencapai hampir Rp 33 miliar atau sekitar 1,88 persen.

Pada Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD 2014, Senin (08/09/2014), di ruang sidang DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terungkap pendapatan daerah pada APBDP 2014 sebesar Rp 1.755.467.469.162,18 mengalami penurunan hingga Rp 32.992.610.133,30. Untuk belanja sebesar Rp 1.924.433.939.692,78. Sedangkan Sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) setelah perubahan nihil.

Dari tujuh fraksi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD 2014 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Meski demikian, beberapa diantaranya memberikan masukan dan catatan-catatan. Salah satunya dari Fraksi Gerhana.

Melalui juru bicaranya, H. Syamsirwan, Fraksi Gerhana menyampaikan apresiasi atas kinerja Pemprov Babel yang mampu menurunkan APBDP 2014 hingga 1,88 persen. Namun dirinya mengingatkan agar pelaksanaan anggaran khususnya bantuan sosial dan bantuan pendidikan dapat segera dicairkan. Hal itu mengingat dapat masa pelaksanaan tersisa beberapa bulan lagi. Sehingga dikuatirkan tidak terlaksana dengan baik hingga akhir tahun 2014.

Gerhana juga menyoroti seringnya dilakukan mutasi dan rotasi terhadap pejabat struktural di lingkup Pemprov Babel. "Sehingga terkesan adanya indikasi suka atau tidak suka. Agar hal itu mengacu pada kinerja dan profesionalisme," ujar Syamsirwan.

Dirinya berharap para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKDP) yang baru dapat membuat program terusan dari pejabat lama dan tidak merasa takut dimutasi.

Menyikapi saran dan catatan dari fraksi-fraksi, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Rustam Effendi dalam sambutan tanpa teks menyampaikan terima kasih atas apresiasi dan masukan yang diberikan kepada eksekutif. Menurutnya, hal tersebut merupakan masukan positif dan menjadi acuan bagi SKPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pihaknya akan lebih meningkatkan frekuensi dalam penyerapan anggaran sehingga dapat rampung menjelang akhir tahun.

Terhadap mutasi pegawai, menurut Rustam Effendi, apa yang dilakukan gubernur dan wakil gubernur berjalan sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan. Ditegaskan, setiap rotasi pegawai sudah dilakukan koordinasi, evaluasi dan musyawarah dengan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

"Hasil dari Baperjakat tersebut sebagai acuan kita dalam mengambil langkah (mutasi-red). Dan tidak ada sama sekali kaitan atas dasar suka atau tidak suka dengan pejabat tertentu, maupun kepentingan politik," tegas Rustam Effendi.

Dirinya menambahkan, para kepala SKPD hendaknya tidak bersikap ragu dan takut dalam menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan daya serap anggaran, selama tidak keluar dari aturan. Karena hal itu menjadi motivasi sekaligus tantangan untuk menata pemerintahan yang lebih bersih dan berwibawa.

"Mari bantu saya, jangan sampai kita merasa ragu dan takut apabila sesuai aturan. Saya adalah salah satu pendiri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tidak mungkin saya melepaskannya begitu saja tanpa ada niat yang baik, dalam rangka mengantarkan provinsi ini jauh lebih baik ke depan," tambahnya. (ism/reni)

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Ismail | Reni
Fotografer: 
Ismail
Editor: 
Ismail