Ardhie: Penanganan Kasus Narkoba Harus Maksimal

Sungailiat – Penanganan penyalahgunaan kasus narkoba harus maksimal. Pasalnya korban kasus ini tidak memilih usia, pendidikan dan domisili. Sinergi semua pihak menjadi penting untuk menekan peningkatan angka kasus tersebut. Saat ini Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Rumah Sakit Jiwa sudah merehabilitasi sebanyak 20 pasien kasus narkoba.

Kombes (Pol) Ardhie Subandri Kepala BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan, pelaksanaan rehabilitasi merupakan amanat Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 54 undang-undang tersebut menyebutkan, pecandu narkotika dan korban penyalahguna wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

“Penangan kasus narkoba harus maksimal. Rumah Sakit Jiwa dan BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah siap melaksanakan kerja sama untuk rawat inap korban narkotika,” katanya saat Peresmian Gedung Instalasi Rehabilitasi Napza dan Layanan Komprehensif Rawat Inap, di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Selasa (20/9/2016).

Terdapat 20 pasien warga Bangka Belitung korban penyalahgunaan narkoba. Ia menjelaskan, sejumlah pasien ini berasal dari Kota Pangkalpinang dan pelosok provinsi. Awalnya BNNP merasa kesulitan mendapatkan pasien yang ingin direhabilitasi. Sebab keberadaan korban sangat tersembunyi dan masih ada stigma korban penyalahgunaan narkoba menjadi aib bagi keluarga.

Namun melalui pendekatan, akhirnya sejumlah korban penyalahgunaan narkoba mau direhabilitasi. Ia menambahkan, setelah mendapatkan 20 pasien rehabilitasi, kemudian ada 15 penyalahgunaan narkoba lainnya juga ingin menjalani rehabilitasi. Namun dikarenakan program sudah berjalan, untuk 15 pasien itu menyusul dan masuk daftar tunggu.

Hasil rehabilitasi 20 pasien korban narkoba, terdapat satu pasien terindikasi mengidap penyakit HIV. Menurut Ardhie, pasien itu selanjutnya dirujuk ke rumah sakit umum. Diduga korban narkoba pengidap penyakit HIV dimanfaatkan pengedar. Pasalnya pengidap penyakit tidak akan ditahan, karena di lapas belum ada tempat perawatan bagi tahanan penderita HIV.

“Terdapat tiga hal penting perlu diketahui dengan adanya tempat rehabilitasi ini. Pertama, tempat ini merupakan bentuk pelayanan pemerintah daerah kepada warga penderita, penyalahguna napza. Sebab untuk menjalani rehabilitasi selama ini, penyalahguna harus dibawa ke Lido, Bogor atau ke Batam,” jelasnya.

Selain kuota pasien di Lido dan Batam terbatas, biaya perjalanan yang harus dikeluarkan ketika hendak menjalani rehablitasi cukup besar. Ardhie menegaskan, sementara penyalahgunaan kebanyakan dari kalangan tidak mampu. Hal penting kedua, undang-undang mengamanatkan bahwa pelaku tindak penyalahgunaan narkotika dapat dihukum rehabilitasi.

Sedangkan hal penting ketiga, kata Ardhie, lokasi rehabilitasi ini mempermudah stakeholder  seperti pihak penegak hukum, pemerhati penyakit menular dan komisi perlindungan anak. Stakeholders  terkait persoalan ini lebih mudah melakukan singkronisasi dan mendeteksi penyalahgunaan narkotika serta penyakit yang mengikutinya. Sebab pasien rehabilitasi datang dari berbagai tempat.

“Ini membuktikan penyalahgunaan narkoba bukan hanya menjadi gejala kota, profesi atau pendidikan tertentu. Ada pekerjaan korban sebagai petani, buruh tambang sampai pegawai. Sedangkan menurut usia, ada berusia 15 tahun hingga 53 tahun. Jika dilihat dari sisi pendidikan, mulai dari SD hingga tingkat universitas ada yang menjadi korban,” tegasnya.

Sumber: 
Diskominfo Babel
Penulis: 
Rizky Fitrajaya/Huzari
Fotografer: 
Rizky Fitrajaya
Editor: 
Huzari | Adi Tri Saputra