ASN Dituntut Mampu Mengelola Keuangan Berbasis Akrual

Pangkalpinang – Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut mampu mengimplementasikan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 pengganti Peraturan Pemeritah No 24 Tahun 2005. Pasalnya, empat tahun setelah tahun anggaran 2010, semestinya sudah harus dimulai penerapan standar akutansi pemerintahan (SAP) berbasis kas menuju akrual.

Akrual merupakan suatu metode akuntansi, penerimaan dan pengeluaran diakui atau dicatat ketika transaksi terjadi, bukan ketika uang kas untuk transaksi-transaksi tersebut diterima atau dibayarkan. Pencatatan menggunakan metode ini bebas dari pengaruh waktu kapan kas diterima dan kapan pengeluaran.

Hendra Kusumajaya Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan, penyelenggaraan Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual Angkatan I tahun 2016 ini bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan. Sehingga aparatur pemerintah baik di lingkungan pemerintah provinsi maupun kota memiliki kemampuan mengelola keuangan daerah.

“Pengelolaan keuangan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan guna terwujudnya pemerintahan yang baik, akuntabel dan transparan,” kata Hendra saat membuka Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual Angkatan I tahun 2016, di Graha Natar Praja, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (8/8/2016).

Kegiatan yang berlangsung selama enam hari, terhitung tanggal 8 hingga 13 Agustus tersebut diikuti sebanyak 40 peserta. Sejumlah peserta merupakan perwakilan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Bertindak sebagai tenaga pengajar berasal dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Seluruh peserta diklat disarankan mengikuti secara seksama dan penuh kesungguhan semua materi yang akan disajikan fasilitator. Hendra menegaskan agar peserta memanfaatkan peluang dan kesempatan ini untuk kepentingan diri dalam pengembangan karier, karena secara khusus akan menambah wawasan,pengetahuan dan keterampilan pribadi.

“Nantinya saudara-saudara aplikasikan dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing pada satuan kerja, demi terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang baik. Selain itu dapat membawa dampak terhadap kemajuan daerah di bidang pengelolaan keuangan serta bisa berdaya saing dengan daerah-daerah lain di Indonesia,” tambahnya.

Sedikitnya terdapat tiga tujuan pelaksanaan diklat. Ia merinci, pertama untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peserta dalam pengelolaan keuangan daerah yang menerapkan akuntansi berbasis akrual. Kedua, meningkatkan wawasan dan pengetahuan peserta dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual dengan menggunakan program aplikasi.

“Ketiga, menyamakan visi dan persepsi mengenai pengelolaan keuangan daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual,” tegasnya. 

Sumber: 
Bandiklat Babel
Penulis: 
Yovis
Fotografer: 
Putri Sri Nuriza
Editor: 
Huzari | Adi Tri Saputra