Babel Bidik Sektor Penyumbang PAD

Pangkalpinang – Sektor pertambangan timah tak menjadi andalan bagi penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sedikitnya terjadi pengurangan 30 persen pemasukan dari sektor tersebut. Pasca penambangan timah, Bangka Belitung membidik sektor unggulan yang dinilai dapat memberi kontribusi besar sebagai penyumbang PAD. Sejumlah sektor tersebut di antaranya, sektor perikanan, industri dan pariwisata.

“Sedikitnya 30 persen telah berkurang dari pertambangan timah, selanjutnya diarahkan ke sektor perikanan, industri dan pariwisata. Sebagaian besar kuasa penambangan milik PT Timah, namun tidak dikelola secara baik,” kata Rustam Effendi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung saat menyambut rombongan Komisi II DPR RI, di ruang pertemuan lantai III, Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Senin (21/3/2016).

Lebih jauh ia menambahkan, persoalan listrik masih menjadi kendala untuk mengembangkan sektor pariwisata. Saat ini terdapat pengusaha bidang perhotelan yang sudah mengeluh mengenai tidak tersedianya kebutuhan listrik. Hampir setiap malam, hotel di Bangka Belitung harus menggunakan diesel sebagai tenaga pembangkit listrik. Hal ini mengakibatkan terjadi pembengkakan biaya operasional.

“Pihak PLN selalu mengatakan Bangka Belitung tidak mengalami kekurangan energi listrik. Padahal, kejadian di lapangan sebaliknya. Program Babel Benderang yang digaungkan pemerintah provinsi beberapa waktu lalu tidak berjalan sesuai keinginan. Seharusnya pihak swasta diberikan kesempatan sama untuk berinvestasi di bidang ini, sehingga kebutuhan listrik menjadi tercukupi,” ungkapnya.

Pernyataan senada disampaikan Noviar Ishak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ia menjelaskan, mengenai kondisi Bangka Belitung yang merupakan daerah kepulauan. Hal ini mengakibatkan sulit untuk mempercepat pengembangan di bidang komunikasi. Sekarang ini masih banyak daerah yang belum terjangkau fasilitas internet.

“Selain itu, program dari Kementerian Komunikasi dan Informatika masuk ke daerah tanpa pemberitahuan ke pemerintah daerah. Begitu juga ketika program tersebut ditarik tanpa pamit,” tegasnya.

Kedatangan rombongan Komisi II DPR RI dengan Ketua Rombongan Ahmad Riza Patria ingin mengetahui pelaksanaan pemerintahan di Bangka Belitung. Selain itu bertujuan melihat sejauhmana kesuksesan pilkada dan persiapan pilkada 2017 mendatang. Pelayanan publik  menjadi perhatian khusus rombongan ini. Sementara di bidang kepegawaian, berupaya mencari tahu sejauhmana efektivitas implementasi undang-undang aparatur sipil negara.

“Kita juga ingin mengetahui apakah ada peraturan daerah di Bangka Belitung yang bertentangan dengan peraturan lebih tinggi. Jika ada berapa banyak dan sejauhmana dampak tidak disahkannya perda tersebut. Tak hanya itu, pemerintah provinsi juga dapat menyampaikan kesulitan penyelesaian tapal batas di daerah,” ungkap Ahmad.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Rizky Fitrajaya | Huzari
Fotografer: 
Rizky Fitrajaya
Editor: 
Huzari | Adi Tri Saputra