Babel Pelopori Pembentukan KPAD Tingkat Provinsi

Pangkalpinang – Bangka Belitung menjadi daerah pertama mengukuhkan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) tingkat provinsi. Sedikitnya terdapat tiga hak dasar anak menjadi pantauan KPAD di antaranya, hak agama, pendidikan dan hak untuk menjalani hidup sehat. Akibat berbagai persoalan membuat beberapa hak yang semestinya didapatkan anak namun tak terpenuhi.

Rustam Effendi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mengatakan, pemerintah tidak dapat mengatasi persoalan anak tanpa melibatkan atau bekerja sama dengan lembaga yang memperhatikan anak. Telah dikukuhkannya anggota KPAD diharapkan dapat membantu pemerintah memenuhi hak-hak anak di Bangka Belitung.

Anggota KPAD hendaknya dapat menjalankan tugas sebagaimana yang telah diamanatkan undang-undang. Ia menambahkan, walaupun tidak mudah untuk memberikan perlindungan terhadap anak, namun setidaknya harus memberikan kontribusi dalam mengatasi persoalan-persoalan anak. 

“Dapat kita saksikan di media massa banyak anak-anak mendapatkan perlakukan tidak wajar, dan ini sangat memprihatinkan. Kita harus menjaga anak-anak, karena mereka sebagai penerus dan pemimpin bangsa,” kata Gubernur saat kegiatan Pengukuhan  Anggota KPAD Bangka Belitung periode 2016-2020, di lantai III Kantor Gubernur, Jumat (4/3/2016).

Sedikitnya terdapat tujuh komisioner KPAD provinsi periode 2016-2020. Tujuh komisioner tersebut di antaranya, Sapta Qodria Muafi (ketua), Heru Kurniawan (wakil ketua), Tri Murtini (Sekretaris), dan empat anggota komisi yaitu, Biar M Yamin, Fauzi Fashri, Yuli Sistriani dan Nova Irawati.  

Asrorun Ni’am Sholeh Ketua KPAI mengharapkan ada keinginan memenuhi hak-hak dasar anak. Terdapat sekitar 1,2 juta penduduk Bangka Belitung dan 30 persen dari jumlah penduduk itu merupakan anak-anak. Tentunya anak-anak membutuhkan perlindungan, jika hak dasar generasi penerus terpenuhi akan berdampak positif bagi proses pembangunan Bangka Belitung.

“Lindungi anak-anak dari eksploitasi dan tindakan kekerasan. Salah satu pilar yang melakukan perlindungan anak yaitu pemerintah. Pertama perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak dasar agama. Karapkali hak dasar pendidikan agama di sekolah tak terpenuhi,” jelasnya.

Pemenuhan hak dasar agama anak di sekolah tidak terpenuhi dikarenakan sekolah berorientasi pada agama tertentu. Ia mencontohkan, sekolah tersebut secara terbuka menerima anak-anak berbeda agama. Namun dalam proses pendidikan, anak berbeda agama kurang mendapatkan haknya. Terutama hak mendapatkan pendidikan agama.

Persoalan anak menjadi tanggung jawab bersama. Menurut Asrorun, hak dasar lainnya yaitu pendidikan. Hasil rembuk nasional pendidikan tahun 2013, angka putus sekolah tingkat dasar cukup tinggi. Potensi anak putus sekolah terjadi di daerah penghasil timah, sebab anak-anak bekerja di usia sekolah. Namun, jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Bangka Belitung tidak tinggi.

“Kita harus mengantisipasi terjadi tindak kekerasan terhadap anak. Ada kasus, orang yang seharusnya memberi perlindungan  kepada anak, namum melakukan tindakan penganiayaan. Kami memberikan apresiasi kepada Gubernur karena telah memberikan dorongan, sehingga terbentuknya KPAD provinsi pertama se Indonesia,” jelasnya.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Huzari
Fotografer: 
Rizky Fitrajaya
Editor: 
Huzari | Adi Tri Saputra