Babel Tingkatkan Pelayanan Perizinan

Pangkalpinang – Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya bidang perizinan menjadi program prioritas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ditargetkan memasuki tahun 2015 mendatang, pengeluaran perizinan secara langsung dilakukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM).

Budiman Ginting Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan, pengeluaran perizinan dan non perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu merupakan salah satu program Presiden Jokowi, dari sembilan program prioritas lainnya. Memang terdapat beberapa pengurusan perizinan di Bangka Belitung telah diserahkan kepada BP2TPM, namun ada juga yang belum diserahkan.

“Ke depan kita mengharapkan semua perizinan yang ada di Bangka Belitung dikeluarkan oleh BP2TPM, walaupun pada dasarnya untuk memproses perizinan tersebut masih dilakukan instansi terkait,” jelasnya saat Rapat Koordinasi SKPD dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jumat (21/10/2014).

Rakor SKPD tersebut merupakan langkah tindak lanjut Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No:503/233/BP2TPM/2014 mengenai pengintegrasian perizinan pada PTSP. Selain itu persoalan ini juga diamanatkan dalam Peraturan Presiden No 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sebagaimana diketahui terdapat beberapa instansi terkait mengolah mengenai perizinan di antaranya, BP2TPM, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kehutanan, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Distambunnak, Dinas Pertambangan dan Energi serta Badan Lingkungan Hidup Daerah.

Pelayanan harus dilakukan dengan maksimal. Lebih jauh ia menjelaskan, untuk perizinan yang masih berada pada dinas terkait, hendaknya segara diproses dan diserahkan kepada BP2PTM. Selain itu, demi kelancaran agar sesegera mungkin menyerahkan dokumen pengintegrasian pelayanan perizinan kepada BP2PTM paling lambat tanggal 23 Oktober 2014.

“Saya harap tidak ada dinas yang keberatan untuk menyerahkan perizinan yang diurusi selama ini kepada BP2PTM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” harapnya

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Rizky | Huzari
Fotografer: 
Rizky
Editor: 
Huzari