BAP DPD RI Tidak Mencari-cari Kesalahan LHP

Pangkalpinang – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berjanji tak akan mencari-cari kesalahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pelaksana Keuangan APBD tahun 2014. Pasalnya, BAP hanya melakukan penelaahan dan menindaklanjuti LHP BPK yang terindikasi merugikan negara dan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak korupsi.

Ayi Hambali Ketua Tim BAP DPD RI mengatakan, selain memiliki fungsi pertimbangan, tim yang dibentuk DPD RI ini menjalankan fungsi pengawasan. Usai BPK melakukan pemeriksaan dan menghasilkan LHP, selanjutnya BPK memberikan hasil laporan tersebut kepada DPR RI, DPD RI dan DPRD provinsi untuk menindaklanjuti.

“Tim BAP akan melakukan penelaahan dan menindaklanjuti LHP BPK yang terindikasi merugikan negara dan menampung, menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi dan maladministrasi,” ungkapnya di ruang rapat Tanjung Pesona, Kantor Gubernur, Senin (22/6/2015). Sembilan anggota Tim BAP DPD RI hadir pada kunjungan kerja ini. 

Setingkat kementerian dan lembaga, fungsi pengawasan dilakukan DPR RI. Ia menambahkan, sedangkan untuk pemerintah daerah baik tingkat provinsi/kabupaten/kota, fungsi pengawasan dilakukan DPD RI sebagai perwakilan daerah sesuai dengan keterwakilan. Ini sifatnya melekat langsung dengan rakyat, tanpa melalui sekat atau partai politik.

“Kami tidak akan berusaha mencari-cari kesalahan. Kami hanya ingin membantu pemerintah daerah, bagaimana menindaklanjuti apa yang sudah dilaporkan BPK. Sehingga entitas yang diperiksa BPK, opininya meningkat,” harap Ayi.

Lima tahun belakangan ini, pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP). Menurut Ayi, ini dapat memotivasi pemerintah daerah untuk menaikkan opini menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP).

“Segera atasi perbedaan antara Pemendagri dengan SK atau peraturan BPK,” tegasnya.

Budiman Ginting Asisten II bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengharapkan, seluruh LHP yang belum ditindaklanjuti pemerintah daerah, segera mendapatkan telaah komprehensif dari Tim BAP DPD RI. Adanya kegiatan ini dapat memperoleh pandangan-pandangan komprehensif seputar hasil pemeriksaan BPK.

“Ini ditindaklanjuti bersama-sama untuk mencapai hasil terbaik,” harapnya.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Fajrina
Fotografer: 
Suci Lestari
Editor: 
Huzari