Bawaslu Kesulitan Melakukan Pengawasan Pemilu

Pangkalpinang – Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kesulitan melakukan pengawasan pelaksanaan pemilu. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan personel. Kendati demikian, pengawasan tetap dilakukan secara maksimal dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Selain pelanggaran administrasi, Bawaslu juga menemukan pelanggaran kampanye yang melibatkan anak-anak di bawah umur.

Sugesti Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Divisi Pengawasan menjelaskan, masyarakat dan semua lembaga terutama yang terkait dengan pelaksanaan pemilu diharapkan proaktif membantu memperlancar pelaksanaan pemilu. Namun dikarenakan keterbatasan personel, Bawaslu sangat mengharapkan peran serta masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan.

“Masyarakat yang telah mempunyai hak pilih, bisa ikut melakukan pengawasan. Jika ada pelanggaran terkait pemilu, dapat dilaporkan ke Bawaslu secara tertulis,” jelasnya saat jumpa pers di Media Center, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (24/3/2014).

Saat memberi laporan pelanggaran pemilu, jelas Sugesti, pelapor harus menyertakan data akurat berupa bukti dan saksi ketika ditemukan pelanggaran. Jika pelanggaran pemilu terjadi di Kota Pangkalpinang, Bawaslu di tingkat kota wajib menyelesaikan persoalan tersebut. Namun jika pelanggaran tidak dapat diselesaikan di tingkat kota maupun kabupaten, maka kasus pelanggaran diambil alih Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selain pelanggaran administrasi, kode etik dan pelanggaran pidana pemilu, Bawaslu juga dapat memproses pelanggaran yang dilakukan lembaga penyelenggara pemilu. Bawaslu terus melakukan pengawasan terhadap tahapan pemilu. Saat ini sudah masuk tahapan pelaksanaan kampanye terbuka dan tertutup.

“Sudah ditemukan pelanggaran pelaksanaan kampanye, contohnya melibatkan anak-anak dalam pelaksanaan kampanye, penempatan atribut pemilu tidak sesuai tempat yang telah ditentukan. Bawaslu juga mengawasi pelaksanaan kampanye peserta pemilu di luar zona yang telah ditentukan,” kata Sugesti.

Kendati sudah banyak ditemukan pelanggaran pemilu, namun Bawaslu provinsi belum bisa menampilkan angka pelanggaran tersebut. Menurut Sugesti, pelanggaran sudah mulai terjadi saat verifikasi peserta pemilu. Sepanjang masa kampanye, ada pelanggaran penggunaan alat peraga kampanye. Contohnya, terdapat caleg mempublikasikan diri menggunakan baleho. Padahal sebagaimana diatur undang-undang, publikasi caleg hanya boleh menggunakan spanduk.

Selain itu, jelasnya, ada beberapa caleg DPR RI berkampanye sebelum memasuki tahapan. Persoalan tersebut telah diselesaikan, dan caleg bersangkutan telah mendapatkan peringatan. Salah satu kesulitan Bawaslu memproses pelanggaran yaitu mencari saksi. Seperti kasus peserta pemilu membagikan uang dan barang, namun ketika ingin memproses pelanggaran tersebut tidak ada yang mau menjadi saksi.

“Sampai saat ini belum ada laporan caleg melakukan pelanggaran administrasi. Karena KPU provinsi menganggap semua peserta pemilu telah memenuhi persyaratan,” tegasnya.(hzr/rf)

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Huzari | Rizky
Fotografer: 
Rizky
Editor: 
Huzari