Benahi Pertambangan dan Kendalikan Timah Ilegal

Pangkalpinang – Sedikitnya dua pesan disampaikan Joko Widodo Presiden RI untuk menyelesaikan persoalan pertimahan di Bangka Belitung. Pertama benahi pertambangan timah dan kedua kendalikan timah ilegal.

“Kehadiran timah ilegal di pasar dunia harus dikendalikan, agar harga pasar timah dunia tetap bagus,” kata Joko Widodo saat berkunjung ke Smelter PT Tinindo Inter Nusa di Kawasan Industri Ketapang, Pangkalpinang, Minggu (21/6/2015).

Jokowi  beserta rombongan tiba di Smelter PT Tinindo Inter Nusa sekitar pukul 10.15 WIB. Sebelumnya Presiden dan rombongan melakukan penyerahan KIS di Masjid Raya Tua Tunu.

Ikut mendampingi Jokowi mengunjungi smelter di antaranya, Sofyan Djalil Menko Bidang Perekonomian, Puan Maharani Menko PMK, Rustam Effendi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Sukrisno Dirut PT Timah.

Tak hanya itu, sebab Jokowi ingin agar pemerintah, BUMN dan pihak swasta bekerja sama mengendalikan persoalan timah ini. Pertambangan rakyat hendaknya dikelola dan diatur dengan baik oleh BUMN maupun swasta sebagai bapak angkat.

"Pertambangan rakyat harus terus diawasi. Manajemennya diperbaiki dan jika perlu dibentuk badan usaha atau koperasi agar timah ilegal di pasar tidak ada," jelas Jokowi.

Sebagaimana dilansir sebelumnya, kunjungan Jokowi ke smelter untuk melihat produksi timah dan mencari solusi tentang permasalahan pertimahan. Pasalnya harga komoditi timah mengalami penurunan.

Strategi ke depan, jelasnya, upayakan agar timah Bangka Belitung menjadi komoditas yang bisa mengendalikan pasar dunia. Karena selama ini masih ada timah ilegal di pasar dunia.

Sementara itu, Sofyan Djalil Menko Bidang Perekonomian mengatakan, kebocoran selama ini terjadi harus segera dihentikan. Jika kebocoran ini bisa diatasi, bisa menentukan harga timah di pasar dunia.

“”Kebocoran harus segera dihentikan,” tegasnya.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Surianto
Fotografer: 
Surianto
Editor: 
Huzari