Bendahara Berperan Penting Dalam Sistem Administrasi Perpajakan


Pangkalpinang - DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali melaksanakan kegiatan bimtek bendahara pengeluaran dan PPK SKPD. Yulizar Adnan, Kepala DPPKAD membuka secara resmi bimtek Bendahara dan PPK SKPD di Hotel Bangka City Pangkalpinang, Kamis (27/08).

Bimtek yang diikuti seluruh bendahara SKPD di lingkungan Pemprov Babel ini bertema "Aspek Perpajakan Penggunaan Dana APBN/APBD bagi bendahara pemerintah". "Bendahara pemerintah memiliki peran penting dalam sistem administrasi perpajakan guna mendukung terciptanya keutuhan wajib pajak dalam menenuhi kewajiban perpajakanya," jelas Yulizar Adnan saat membuka bimtek di Bangka City Hotel Pangkalpinang, Kamis (27/08).

Lebih jauh Yulizar mengatakan bahwa wajib pajak bendahara pemerintah memiliki kewajiban dalam melakukan pemotongan, penyetoran pajak, dan melaporkan ke kantor Pelayanan Pajak sesuai batas waktu yang ditentukan.

"Setiap transaksi yang dananya berasal dari APBN/APBD, bendahara wajib melakukan pemungutan, penyetoran ke bank dan juga melaporkan ke kantor pelayanan pajak," tegasnya.

Sementara itu, Yusrinah selaku narasumber Pusat dari Kantor Wilayah DJP Sumsel menjelaskan ada beberpa kewajiban umum perpajakan yakni mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, menyetor pajak, dan melaporkanya.

"Wajib pajak harus terlebih dahulu menghitung dan memotong/memungut, sebelum melaporkan pajak terutang ke KPP atau KP2KP," jelas Yusrinah.

Pada kesempatan yang sama, Yizhar Octavian selaku Ketua panitia sekaligus Kabid Perbendaharaan dan Verifikasi DPPKAD mengatakan kegiatan ini bertujuan agar para bendahara Pemerintah dapat mengatur proses keuangan, khususnya dalam melaksanakan fungsi dan peran utamanya dalam menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana APBN/APBD.

"Selain itu Bendahara pemerintah juga harus mengerti aspek-aspek perpajakan terutama yang berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)," ujar Yizhar Octavian.
 

Sumber: 
DPPKAD Babel
Penulis: 
Lisia Ayu Andini
Fotografer: 
Adinda Chandralela | Fatwa Omaya
Editor: 
Surianto