Biro Pemerintahan Gelar Sosialisasi LPPD

PANGKALPINANG--Biro Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengadakan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)  kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat, di Ruang Pertemuan Pasir Padi Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Senin (28/01). 

Setidaknya 60 orang  peserta yang hadir adalah Aparatur Sipil Negara dari Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan Narasumber yang dihadirkan yaitu dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta dari Biro Pemerintahan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

Erwanto, SH saat menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan ini mengatakan tujuan sosialisasi ini adalah menggambarkan arah kebijakan pemerintah sepanjang tahun anggaran dalam pengelolaan keuangan negara makro termasuk pendapatan dan belanja daerah. 
selain itu juga agar dapat menggambarkan kinerja tahunan yang merupakan implementasi dari kinerja Pemerintah Daerah.

Tentunya hasil yang diharapkan nantinya adalah meningkatnya pemahaman ASN dalam penyusunan LKPJ sehingga tersusun LKPJ Kepala daerah dengan benar dan akurat. 

Beberapa point yang disampaikan oleh Drs. Andi Bataralifu,M.Si dari Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI, diantaranya tentang Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 yang sedang disusun penyempurnaannya dan sedang direvisi di Kementrian Hukum dan HAM.
Lebih lanjut dijelaskannya beberapa point yang akan dirapihkan diantaranya;
1. jenis laporan yg direvisi diantaranya menyatukan LAKIP digabungkan ke dalam LPPJ. termasuk didalamnya evaluasi penyelenggaraan pemerintahan juga digabungkan dalam satu dokumen
2. LKPJ masih terpisah sendiri, karena lebih kepada laporan yang disampaikan ke DPRD untuk menjelaskan kinerja kepala daerah dalam eklusi APBD
3. informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang disampikan kepada masyrakat dalam revisinya bunyinya bukan lagi informasi tetapi ringkasan LPPJ dan LKPJ

Pada kesemptan yang sama, Kepala Biro Pemerintahan mengingatkan kembali kepada peserta yang hadir bahwa Peraturan ini mengamanatkan bahwa setiap daerah menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepala daerah kepada DPRD paling lambat 3 bulan setiap Tahun Anggarannya.

“Kita mengikuti sosialisasi ini untuk bersama-sama mengerti cara menyusun LKPJ agar tersusun dengan baik," ungkap Haris, Kepala Biro Pemerintahan yang mewakili sekaligus menyampaikan sambutan Gubernur Babel dalam pembukaan. 

“Dengan dilaksanakan kegiatan ini, diharapkan peserta dapat memanfaatkan sebaiknya untuk menyerap informasi yang disampaikan Narasumber sehngg dpt dijadikannpedoman penyusunan LKPJ 2019”, tambahnya.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Nona