BPBD Babel Masih Kekurangan Peralatan

Pangkalpinang – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih kekurangan peralatan penanggulangan bencana. Pasalnya hingga saat ini BPBD hanya memiliki 15 unit perahu. Hal tersebut mengakibatkan kesulitan melakukan evakuasi korban ketika terjadi bencana banjir. Mengantisipasi kekurangan peralatan, BPBD provinsi diminta memperkuat koordinasi dengan pihak terkait.

Najamudin Kepala BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan, saat bencana banjir BPBD telah memanfaatkan peralatan secara baik dalam memaskimalkan upaya penanggulangan bencana, mengevakuasi korban dan memberikan bantuan.  BPBD juga selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam menanggulangi bencana. Selain itu, melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tanggap terhadap bencana.

“Babel masih kekurangan peralatan seperti perahu. Kita hanya memiliki 15 buah perahu, dan ini masih sangat kurang. Kita membutuhkan perahu untuk evakuasi korban. Bantuan pemerintah pusat sangat dibutuhkan. Agar jika terjadi bencana, upaya penanggulangan bisa sangat maksimal,” kata Najamudin saat menyambut rombongan Komisi VIII DPR RI di Kantor BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (10/3/2016).

Menyinggung mengenai kelembagaan, terungkap masih ada tiga daerah kabupaten/kota di Babel belum memiliki BPBD. Hal ini dikarenakan masih menunggu perubahan PP 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Kerja Daerah. Usai melakukan kunjungan ke Kantor BPBD Provinsi Kepulauan Babel, rombongan kemudian meninjau beberapa lokasi di antara, bagian hilir Sungai Rangkui, Kampung Bintang, kolong retensi Kacang Pedang dan ke Bangka Tengah.

Komisi VIII DPR RI meminta BPBD memetakan wilayah bencana, khususnya bencana banjir yang pernah melanda beberapa wilayah di Babel beberapa waktu lalu. Delia Hanifa Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI menegaskan, bencana harus diantisapasi secara baik. Untuk itu perlu pemetaan daerah rawan bencana, sehingga penanganan jika terjadi bencana menjadi lebih baik.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan mitra kerja Komisi VIII. Ia menambahkan, bencana yang mengancam masyarakat salah satu fokus kerja komisi. Pemerintah pusat tidak lepas tangan dalam penanggulangan dan mengantisipasi bencana. Kendati demikian, pemerintah daerah harus tetap meningkatkan dan mendorong masyarakat agar selalu waspada bencana.

Selain itu, jelas Delia, dalam menghadapi bencana diperlukan koordinasi yang baik antar pihak terkait. Komunikasi yang baik antara SKPD dan daerah-daerah terdekat dapat mempermudah menangani bencana. Sebab BPBD merupakan koordinator dalam menanggulangi dan menghadapi bencana di daerah.

“Peran BPBD melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi-instansi terkait," jelas anggota DPR dari PKS tersebut.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Surianto
Fotografer: 
Surianto
Editor: 
Huzari | Adi Tri Saputra